masukkan script iklan disini
untuk Oknum Jubah Hitam Kenaikan Gaji Bukan Obat, Tapi Ujian Integritas.
Oleh: Redaksi RNO
THE REAL NEWS ONE - KPK bicara. Dan kali ini suaranya menampar.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sorotan tajam atas kenaikan gaji & tunjangan hakim yang ugal-ugalan di 2026. Naik 280%. Hakim tinggi tembus Rp110,5 juta per bulan.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bilang tegas: “Gaji Rp 70 juta, hakim tinggi Rp 100 juta, misal masih korupsi, itu namanya keserakahan.”
Dan tamparan itu berdarah, karena faktanya memalukan.
Baru Februari 2026 PP Nomor 42 Tahun 2025 dieksekusi.
Belum kering tinta kepresnya, KPK sudah OTT hakim di Depok. Hakim. Yang gajinya baru saja dinaikkan setinggi langit.
Ini bukan lagi soal kurang sejahtera. Ini soal akhlak yang bangkrut.
Gaji 100 Juta Itu Karunia, Bukan Lisensi Untuk Jual Palu.
Niat Presiden Prabowo itu mulia Sejahterakan hakim, agar independen, agar gak gampang disuap.Logikanya bener. Hakim laper gampang dibeli.
Tapi hari ini logika itu ditampar kenyataan. Ternyata yang kenyang juga bisa rakus. Ternyata jubah hitam tidak otomatis bikin hati putih. Ternyata gajinya yang naik, bukan imannya.
Pertanyaannya memilukan Kalau Rp110 juta sebulan masih kurang, berapa sebenarnya harga keadilan di negeri ini ?
Di Saat Palu Emas Diketok, Rakyat Masih Makan Nasi Aking
Ini yang bikin rakyat marah, Pak Prabowo. Bukan benci kebijakannya. Tapi benci timpangnya.
Hakim ketua pengadilan tinggi digaji Rp110,5 juta. Setara dengan 36 juta beras untuk keluarga miskin.Setara dengan gaji 30 guru honorer di pelosok Majalengka. Setara dengan upah 3 tahun buruh tani di Kasokandel.
Rakyat gak iri hakim digaji besar. Rakyat muak karena yang digaji besar masih maling.
Di kota, ibu-ibu ngantri gas 3kg. Di desa, bapak-bapak ngutang buat beli pupuk. Lalu mereka baca berita hakim 100 juta masih OTT. Ini bukan cuma keserakahan. Ini penghinaan terhadap kemiskinan.
Kpk Sudah Kasih Kode: Masalahnya Bukan Di Gaji, Tapi Di Otak & Hati
KPK itu tidak anti hakim sejahtera. KPK anti hakim bermental maling. OTT Depok awal 2026 adalah tamparan paling keras. Itu pesan ke Istana “Pak Presiden, niat Bapak baik. Tapi jangan kaget kalau uang segunung gak bisa beli integritas seujung kuku.”
Reformasi peradilan itu tidak cukup dengan menaikkan angka di slip gaji. Tapi dengan menurunkan angka oknum di kursi pengadilan.
Kalau mentalnya maling, kasih gaji 1 Miliar sebulan pun tetap nyari amplop. Karena yang rusak bukan dompetnya. Yang rusak itu nuraninya.
Pak Prabowo, Rakyat Titip Pesan Dari Lapangan..
Pak Presiden, kami paham niat Bapak tulus. Ingin pengadilan bersih, maka hakimnya dikasih bersih-bersih. Itu benar.
Tapi tolong dengar jerit di bawah, Pak.
Naikkan gaji hakim silakan. Tapi tolong, naikkan juga pengawasan, naikin juga hukuman, naikin juga rasa malu.
Karena hari ini rakyat nanya “Kalau hakim 100 juta masih korupsi, kami yang gaji 2 juta harus gimana ? Ikut maling juga ?”
Kepada oknum hakim yang masih doyan suap
Rp110 juta itu bukan gaji Anda. Itu uang pajak dari tukang becak, dari petani, dari janda penjual gorengan.
Setiap rupiah yang Anda korupsi, itu ada air mata rakyat di dalamnya. Masih tega ? Masih gak malu?
Ingat pesan KPK Ini karunia luar biasa.
Kalau karunia itu kau balas dengan khianat, maka kau bukan lagi hakim. Kau penjahat ber-jubah.
Dan penjahat ber-jubah, tempatnya bukan di ruang sidang. Tempatnya di balik jeruji.*
Oleh : Redaks


