THE REAL NEWS ONE -Majalengka, Senin 9 Juni 2026 menjadi hari bersejarah lagi bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka ketika BPK RI Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024. Hasilnya: opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2012.
Capaian ini jika dilihat sekilas tampak seperti rutinitas tahunan. Tapi jika dibedah lebih dalam justru menyimpan rumus kerja sistematis yang jarang diulas tuntas oleh media lain. WTP artinya laporan keuangan Pemkab Majalengka disajikan secara wajar tanpa salah saji material dan sistem pengendalian internal berjalan efektif. Sehingga setiap rupiah APBN maupun APBD dapat dipertanggungjawabkan secara detail sampai bukti nota terakhir.
Pelaku utama dari pencapaian ini bukan satu orang saja. Melainkan seluruh jajaran mulai dari Bupati Drs. H. Eman Suherman yang menerima langsung LHP, para kepala OPD, bendahara, ASN, sampai aparatur di 330 desa dan kelurahan. Karena sesungguhnya ujian paling berat terjadi di level bawah, tempat dana desa, BLT, dan bantuan sosial bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Jika di desa sudah rapi, maka otomatis kabupaten akan aman.
Momentum 9 Juni 2026 terasa semakin kuat maknanya. Karena di hari yang sama Pemkab Majalengka juga secara resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi dua kursi direksi BUMD strategis. Yaitu Direktur Operasional PT BPR Majalengka dan Direktur Perumdam Tirta Bhakti Raharja. Syaratnya sangat tegas: S1, usia 35-55 tahun, pengalaman manajerial minimal 5 tahun, sehat jasmani rohani, tidak pernah pailit, dan bukan pengurus partai politik maupun calon legislatif.
Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Jika induknya bersih, maka anak perusahaannya juga wajib bersih. Tidak boleh ada lagi stigma kursi BUMD sebagai titipan atau bancakan.
Jika ditanya kenapa Majalengka mampu 13 kali WTP berturut-turut sementara banyak daerah lain masih berjuang keluar dari opini WDP, maka jawabannya terletak pada tiga jurus diam-diam yang konsisten dijalankan sejak 2012.
Inspektorat tidak menunggu akhir tahun untuk turun ke OPD. Melainkan sudah masuk sejak triwulan pertama untuk mengecek input data. Jika ditemukan kesalahan SPJ maka langsung dikembalikan hari itu juga tanpa kompromi. Sehingga OPD terbiasa disiplin sejak awal.
Digitalisasi SPJ. Melalui sistem SIPD yang mewajibkan seluruh bendahara mengunggah bukti transaksi secara real time. Sehingga tidak ada lagi cerita nota nyusul atau SPJ dikebut di akhir Desember. Karena sistem tidak bisa dibohongi.
Malu ke Rakyat. Setiap kali meraih WTP Bupati wajib melaporkan secara terbuka ke DPRD dan mempublikasikannya. Sehingga tekanan sosial membuat seluruh OPD merasa malu jika tahun depan opini turun. Ini menjadi pengingat moral yang jauh lebih kuat daripada sekadar sanksi administratif.
Pada akhirnya capaian 13X WTP ini bukanlah piala untuk dipajang di lemari kaca. Melainkan ibarat STNK yang membuktikan bahwa Majalengka layak dan dipercaya membawa uang rakyat di jalan yang benar.
Tantangan ke depan bukan hanya menjaga konsistensi ini agar tidak putus di tahun ke-14. Tapi juga membuktikan bahwa direksi BUMD baru yang akan terpilih melalui seleksi terbuka 9 sampai 17 Juni 2026 nanti mampu membawa budaya akuntabel yang sama.
Karena di Majalengka gedung boleh megah dan bisa dibangun kapan saja. Tapi yang lebih megah dan jauh lebih langka adalah laporan keuangan yang bersih selama 13 tahun berturut-turut.
Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Jabar 9 Juni 2026
Redaksi RNO
