REAL NEWS ONE - Aceh, 22 Mei 2026 -Ada luka baru yang menganga di tubuh demokrasi kita. Bukan dari bom, bukan dari konflik. Tapi dari satu kalimat seorang pejabat yang mengira sekolah adalah benteng pribadi, dan pers adalah musuh yang harus diusir.
Kadisdik Aceh, melalui video yang beredar luas, meminta kepala sekolah menolak wartawan yang tak punya sertifikat UKW. Ia menyebut mereka “mengganggu”. Seolah wartawan datang membawa petasan, bukan membawa pertanyaan. Wahai pejabat publik, dengarkan ini dengan dada terbuka.
Negara ini tidak berdiri karena takut.
Ia berdiri karena ada orang-orang yang berani bertanya “Uang rakyat dipakai untuk apa?” Ia berdiri karena ada tinta yang berani mencatat,“Proyek ini selesai atau hanya selesai di laporan?”
Ketika kau melarang wartawan masuk, kau tidak sedang menjaga ketenangan sekolah. Kau sedang menyembunyikan sesuatu.
Dan tidak ada yang lebih memalukan bagi seorang birokrat selain ketahuan bahwa ia lebih takut pada kamera daripada takut pada Tuhan dan pada rakyat yang menggajinya. Mari kita luruskan satu hal agar tidak ada lagi yang berani memelintirnya.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak pernah menjadikan UKW sebagai tiket masuk dunia jurnalistik.
Catat tuh untuk para wartawan!!.
UKW adalah jalan untuk menjadi lebih profesional. Bukan palu untuk memukul mati hak konstitusional warga negara.
Jika hari ini kau menolak wartawan tanpa UKW, besok kau akan menolak mahasiswa, LSM, bahkan orang tua murid yang bertanya.
Itu bukan ketegasan. Itu alergi terhadap cahaya.
Dan yang paling menyakitkan, ini terjadi di Aceh.
Tanah yang darahnya telah tumpah untuk demokrasi, untuk keterbukaan, untuk hak bicara.
Tanah yang seharusnya menjadi mercusuar, kini nyaris menjadi peringatan “Hati-hati, di sini kritik dianggap kerusuhan.”
Proyek rehab rekon pasca-banjir itu dibayar dengan pajak rakyat, bukan dengan uang pribadi Kadisdik.
Setiap rupiahnya adalah hak publik untuk diawasi. Setiap batu bata yang diletakkan adalah bahan pertanyaan,apakah ini sesuai spesifikasi, atau hanya sesuai pesanan?
Birokrasi yang bersih tidak akan gemetar ketika melihat lensa kamera wartawan. Yang gemetar adalah mereka yang tahu, di balik layar, ada yang tidak beres.
Maka kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kami seluruh wartawan dan jurnalis tidak meminta balas dendam.
Kami meminta konsistensi.
Copot pejabat yang lebih memilih menutup pintu daripada membuka data. Karena diamnya pimpinan hari ini akan menjadi preseden bagi seluruh kepala dinas di 38 provinsi untuk melakukan hal yang sama.
Kepada sesama jurnalis, belasungkawa kami. Bukan karena kalian dihalangi. Tapi karena kalian masih harus berjuang untuk hal yang sudah dijamin konstitusi sejak 1999.
Tapi ketahuilah setiap kali ada pejabat yang mencoba membungkam, justru di situlah suara kalian menjadi lebih nyaring dan lantang.jangan diam wartawan itu, jika tidak berani nyaring lebih baik tanggalkan id card pers anda.
Pers bukan musuh pemerintah.
Pers adalah cermin. Dan kalau cermin itu pecah, yang terlihat bukan wajah wartawan. Yang terlihat adalah wajah kekuasaan yang retak.
Demokrasi yang sehat tidak lahir dari pujian. Ia lahir dari pertanyaan yang tidak nyaman. Dan pertanyaan itu hanya bisa lahir kalau pintu sekolah, pintu kantor, pintu proyek.tidak pernah dikunci dari dalam.
Tutupi kebenaran hari ini, dan besok rakyat akan menutup karir politikmu.
Karena di negara hukum, yang berhak melarang wartawan bukan pejabat.
Yang berhak melarang wartawan hanyalah pengadilan, dan itu pun hanya jika hukum dilanggar.
Sekarang, pilihan ada di tangan Gubernur Aceh Mau berdiri di sisi konstitusi, atau berdiri di sisi ketakutan?
Sejarah Aceh tidak pernah memaafkan mereka yang membungkam suara. Jangan ulangi kesalahan yang sama, hanya karena malu ketahuan.*
Redaksi RNO.
Oleh kang oby kresna
Jurnalis RNO kota angin.
