THE REAL NEWS ONE - MAJALENGKA- Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melontarkan pujian tinggi untuk Bupati Majalengka atas inovasi "stikerisasi" rumah penerima bansos, Jumat 24/4/2026.
pujian Gus Ipul sejatinya adalah "kode keras" yang ditembakkan ke jantung birokrasi Berhenti menyalahkan rakyat, benahi dulu meja kerja kalian.
Gus Ipul menyebut stiker sebagai bentuk "kontrol sosial" agar bansos tepat sasaran. Terjemahan di lapangan Selama puluhan tahun negara gagal jadi wasit. Data bansos kayak main bola tanpa VAR. Banyak gol siluman, banyak yang offside, tapi papan skor bilang "aman".
Siapa yang selama ini disalahkan ? Rakyat. Dengan dalih klasik "mental miskin", "tidak jujur", "serakah".
Sekarang stiker Majalengka jadi VAR-nya. Ketika rumah berstiker tapi di garasinya ada Fortuner, yang pertama kali malu bukan si penerima. Tapi si pemberi. Malu karena datanya bobrok. Malu karena kerjanya bolong. Stiker ini membalik beban pembuktian Bukan rakyat yang harus membuktikan miskin, tapi pejabat yang harus membuktikan kerjanya benar.
"Ini kerja nyata," tegas Gus Ipul di Majalengka. Kalimat pendek yang menohok. Artinya, selama ini banyak "kerja wacana". Rapat di hotel, seminar di luar negeri, tapi data di kampung tetap karatan.
Pujian "Majalengka sudah di depan" dari seorang Menteri bukan sekadar basa-basi. Itu rapor. Artinya, ratusan bupati/wali kota lain masih di belakang. Tertinggal bukan karena rakyatnya susah diatur. Tapi karena birokrasinya susah bergerak.
Alasan "data dari pusat", "sistem error", "SDM terbatas" mendadak runtuh. Majalengka membuktikan Kerahkan ASN, sisir rumah, tempel stiker, update data. Satu kerja, tiga hasil. Tidak perlu studi banding ke Eropa. Tidak perlu anggaran fantastis. Cukup satu Kemauan politik.
Ini tamparan untuk mentalitas elite yang hobi cuci tangan. Setiap bansos salah sasaran, jurusnya sama lempar salah ke bawah. Stiker Majalengka memaksa mereka ngaca Masalahnya bukan di rakyat yang nerima, tapi di pejabat yang memverifikasi.
Gus Ipul berharap warga yang sudah mampu "mundur secara sukarela". Imbauan moral yang terhormat.
Tapi hukum cermin berlaku. Jika rakyat yang sudah punya NMAX diminta tahu diri untuk mundur dari daftar PKH, maka logikanya Pejabat yang datanya ngawur, kebijakannya gagal, dan mulutnya enteng bilang "rakyat beban negara", harusnya juga punya malu untuk mundur dari jabatannya.
Karena kemiskinan paling akut di Republik ini bukan adanya di rumah berdinding bambu. Tapi adanya di dalam mental sebagian birokrat yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari rakyat yang menggajinya lewat pajak.
Stiker yang ditempel hari ini bukan vonis untuk si miskin. Ia adalah cermin untuk si kuasa. Dan cermin, kata orang tua dulu, tidak pernah bohong.
Ia memantulkan dengan jelas Siapa yang sebenarnya harus berbenah. Siapa yang sebenarnya jadi beban negara.
Langkung SAE memang semboyan Majalengka. Tapi PR-nya untuk Indonesia. Terutama untuk mereka yang duduk di kursi kekuasaan**. oleh : kang oby kresna
RNO
