REAL NEWS ONE -Majalengka- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Data terbaru terkait LHKPN Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2024-2025 menarik perhatian publik karena menunjukkan dinamika kekayaan yang berbeda.
Berdasarkan data LHKPN yang digunakan saat pendaftaran Pilkada Majalengka 2024:
1. Eman Suherman : LHKPN tahun pelaporan 2023 mencatat kekayaan bersih sekitar Rp7,3 miliar.
2. Dena Muhamad Ramdhan : LHKPN per 28 Agustus 2024 mencatat total harta Rp14,77 miliar. Setelah dikurangi utang Rp7,46 miliar, kekayaan bersihnya tercatat Rp7.306.601.000.
Berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang dipublikasikan setelah menjabat, sebagaimana diberitakan media http://TintaHijau.com dan Pikiran Merdeka DS:
1. Eman Suherman : Kekayaan bersih tercatat sekitar Rp7,83 miliar. Naik sekitar Rp530 juta dibanding LHKPN saat pencalonan.
2. Dena Muhamad Ramdhan : Kekayaan bersih tercatat sekitar Rp42,60 miliar. Naik sekitar Rp35,29 miliar dibanding LHKPN saat pencalonan Pilkada 2024.
Kenaikan kekayaan Wakil Bupati Dena Muhamad Ramdhan menjadi sorotan publik karena nilainya signifikan dibanding kenaikan yang tercatat pada Bupati Eman Suherman dalam periode yang sama. Untuk mengetahui penyebab detail kenaikan tersebut, publik dapat merujuk pada rincian aset per aset pada LHKPN 2024 dan 2025 yang dipublikasikan KPK melalui portal e-Announcement LHKPN.
LHKPN bukan sekadar laporan administratif. LHKPN adalah cermin kepercayaan publik. Kenaikan harta yang signifikan semestinya diimbangi dengan peningkatan kinerja dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar status. Rakyat Majalengka berhak bertanya dengan cara yang santun "Sudah seberapa banyak amanah ini dikembalikan dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan?"
Data LHKPN adalah milik publik. Mari gunakan data ini untuk berdiskusi sehat, bukan saling menghakimi. Kritik boleh, tapi tetap pada koridor fakta dan adab. Majalengka kuat ketika pejabat dan rakyat sama-sama menjaga marwah transparansi.
Angka miliaran di atas kertas akan terasa hampa jika di lapangan masih ada warga yang bergelut dengan jalan rusak, listrik padam bergilir, dan akses layanan dasar yang belum merata. Kekayaan pejabat yang bertambah harus berbanding lurus dengan berkurangnya beban rakyat. Itulah esensi "bageur" dalam budaya Sunda Majalengka.
Catatan Redaksi Rno:
1. Seluruh angka dalam berita ini bersumber dari LHKPN Pilkada 2024 dan LHKPN periodik 2025 sebagaimana diberitakan oleh http://TintaHijau.com dan Pikiran Merdeka Ds.
2. Data resmi dan rincian lengkap dapat diakses publik melalui portal e-Announcement LHKPN KPK di http://elhkpn.kpk.go.id. KPK menyatakan informasi di situs e-Announcement adalah data valid yang dilaporkan Penyelenggara Negara.
3. Berita ini ditulis dalam rangka pengawasan publik dan edukasi demokrasi sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 6, bukan tuduhan atau fitnah terhadap pihak manapun. Redaksi terbuka untuk koreksi dan klarifikasi.
4. Disclaimer: Penulis tidak memiliki kepentingan politik praktis. Tulisan ini murni ajakan berpikir bersama untuk Majalengka yang lebih baik langkung sae.
Penulis: kang oby kresna
Pemimpin Redaksi Real News one
