Reformasi institusi tata kelola
THE REAL NEWS ONE- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan, "Saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalau itu terjadi, saya lebih baik jadi petani." Pernyataan ini memicu perdebatan tentang posisi Polri di Indonesia. Apakah Polri harus di bawah kementerian atau langsung di bawah Presiden ?
Dunia menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara demokrasi besar yang menempatkan polisinya langsung di bawah Presiden tanpa filter kementerian atau dewan komisi. Amerika Serikat, Perancis, dan Malaysia memiliki struktur yang berbeda, di mana polisi berada di bawah kementerian atau badan pengawas.
Polri menginginkan kecepatan dan fleksibilitas operasional, tapi juga harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat.
Jepang memiliki model National Police Agency (NPA) yang diawasi oleh National Public Safety Commission, sebuah badan independen di lingkup kabinet.
Pilihan ada di tangan pembuat undang-undang : apakah memaksa Polri masuk ke "kandang" kementerian atau menciptakan sistem pengawasan baru yang lebih fair.*
Redaksi RNO.
Oleh : kang oby kresna
Sumber : sidang paripurna DPR RI.
