Majalengka, THE REAL NEWS ONE – Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan jawaban pemerintah kabupaten atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna (30/06/2026).
Dalam penyampaiannya, Eman menanggapi sejumlah poin krusial, mulai dari tindak lanjut temuan BPK RI hingga optimalisasi pendapatan daerah. Terkait temuan BPK mengenai pengelolaan pajak daerah, Bupati menegaskan pemerintah telah menyusun rencana aksi tindak lanjut. Langkah ini mencakup pemanggilan, klarifikasi, dan pembinaan bagi wajib pajak yang belum mengenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen. Selain itu, rencana aksi juga telah disiapkan untuk menindaklanjuti temuan terkait kekurangan volume pekerjaan.
"Kami telah menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pemantauan secara intensif oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dalam hal ini Inspektorat," ujar Eman dalam rapat tersebut.
Mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp133,845 miliar, Bupati menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan saldo kas BLUD, BOS, dan BOK, serta sisa dana transfer yang belum terealisasikan dan telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2026.
Lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah sepakat akan meningkatkan intensitas pada sektor pajak daerah, sekaligus memfokuskan pemanfaatan SiLPA untuk program-program yang belum terlaksana dan diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat Majalengka sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Bupati turut menanggapi pertanyaan fraksi mengenai bantuan jaminan pelayanan kesehatan. Ia memastikan pemerintah terus melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Terkait perubahan iklim dan cuaca, pemerintah juga telah mengupayakan mitigasi melalui pembentukan desa tangguh bencana (Destana) serta penguatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait untuk meminimalisir risiko bencana.
Mengakhiri penyampaiannya, Eman Suherman mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi terhadap pencapaian Pemkab Majalengka dalam meraih penghargaan instansi tercepat dalam pengangkatan pegawai PPPK pada tiga formasi utama pelayanan publik. Prestasi ini, menurutnya, menjadi pendorong komitmen pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan dan disiplin ASN sesuai kemampuan fiskal daerah.**
(Agung)
