JAKARTA, THE REAL NEWS ONE - Fenomena penarikan cepat sejumlah investor asal Tiongkok dari sektor industri mineral, khususnya nikel, mulai menjadi sorotan. Di tengah kabar tersebut, para investor lokal justru mengaku mengalami ketidakpastian panjang, bahkan harus menanggung beban biaya tanpa kejelasan arah kebijakan.
Sejumlah informasi menyebutkan bahwa investor Cina bergerak cepat (gercep) dalam mengambil keputusan bisnis. Ketika situasi dinilai tidak lagi menguntungkan, mereka langsung melakukan pembongkaran fasilitas dan menarik aset dari Indonesia. Berbeda dengan investor lokal yang mengaku masih “dipaksa” bertahan sambil menunggu kepastian regulasi yang tak kunjung jelas.
“Sudah hampir setahun kami hanya disuruh sabar menunggu. Sementara biaya terus jalan, mulai dari gaji karyawan, bunga bank, hingga operasional lainnya,” ungkap salah satu investor pribumi yang enggan disebutkan namanya kepada awak media therealnewsone.id Rabu, 22/7/2026
Kondisi ini dinilai semakin membebani pelaku usaha nasional, terutama mereka yang terlibat dalam kerja sama atau menjadi mitra dari investor asing. Ketika investor asing memilih keluar, kewajiban finansial justru berpotensi ditinggalkan kepada pihak lokal.
Sementara itu, seorang pelaku usaha yang pernah melakukan kunjungan industri ke Tiongkok pada 2010, Indra (nama samaran), mengungkapkan bahwa dominasi China dalam industri mineral bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan.
Menurutnya, Tiongkok telah membangun ekosistem industri logam dan rare earth selama puluhan tahun, lengkap dengan teknologi tinggi, rantai pasok yang solid, serta sistem produksi yang efisien. Bahkan, pada masa sebelum larangan ekspor bahan mentah diberlakukan Indonesia, lebih dari 50 persen pasokan ore mineral Indonesia diserap oleh industri di negeri tersebut.
“Ketika Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah, industri di China sempat terguncang. Tapi mereka cepat beradaptasi, salah satunya dengan membangun smelter di Indonesia,” jelasnya, Namun, ia menilai smelter yang dibangun tidak sepenuhnya merepresentasikan teknologi terbaik yang dimiliki Tiongkok. “Yang dibawa ke Indonesia itu cenderung teknologi yang sudah diturunkan. Sementara mereka juga mulai mencari sumber bahan baku dari negara lain seperti Mongolia dan Filipina,” tambahnya.
Indra juga menilai bahwa jika saat ini investor Cina mulai hengkang setelah lebih dari satu dekade beroperasi (2012–2026), hal tersebut bisa jadi bagian dari strategi bisnis yang telah diperhitungkan sejak awal, termasuk pencapaian titik impas (break even point/BEP).
Dampak dari kondisi ini, lanjutnya, berpotensi cukup serius bagi pihak lokal. “Kalau mereka keluar, maka beban investasi dan utang bisa saja ditinggalkan ke partner Indonesia. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa persoalan mendasar Indonesia bukan hanya soal investasi, tetapi juga lemahnya penguasaan teknologi dalam menciptakan nilai tambah. Menurutnya, hingga saat ini belum banyak pelaku industri nasional yang benar-benar berbasis pada inovasi teknologi tinggi.
“Kita masih seperti pedagang bahan mentah. Padahal nilai tambah itu harus diciptakan, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan era kolonial, di mana pihak luar berhasil mengolah sumber daya menjadi keuntungan besar, sementara Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kabar penarikan investor Cina secara besar-besaran. Namun, situasi ini menjadi pengingat penting bahwa ketahanan industri nasional tidak bisa hanya bergantung pada investasi asing, melainkan harus diperkuat dengan penguasaan teknologi, kebijakan yang konsisten, serta perlindungan terhadap pelaku usaha dalam negeri.
Jika tidak, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali berada pada posisi lama—kaya sumber daya, namun minim nilai tambah.
Reporter: (R01)
Editor: Redaksi RNO
