masukkan script iklan disini
Munculnya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri dalam kasus dugaan korupsi dan suap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sekadar skandal hukum biasa. Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Indonesia sesungguhnya sedang menghadapi sebuah "tsunami nasional" dalam tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan kepercayaan publik.
Istilah "tsunami nasional" bukanlah sebuah hiperbola. Sebab, ketika dugaan penyimpangan melibatkan unsur aparat negara yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum, maka yang terguncang bukan hanya sebuah program pemerintah, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional dengan tujuan yang sangat mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mempersiapkan generasi masa depan Indonesia. Program ini dibiayai oleh uang rakyat dan dijalankan atas nama kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam program tersebut merupakan persoalan yang menyentuh aspek konstitusional, moral, dan politik sekaligus.
Publik tentu bertanya-tanya: bagaimana mungkin aparat yang ditempatkan untuk mendukung tata kelola, pengawasan, dan pengamanan sebuah program strategis nasional justru diduga menjadi bagian dari persoalan yang sedang diusut? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka, profesional, dan berdasarkan hukum, karena menyangkut kredibilitas institusi negara.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern (good governance), pengawasan yang gagal mendeteksi penyimpangan merupakan masalah serius. Namun, apabila pihak yang memiliki fungsi pengawasan justru diduga ikut terlibat dalam penyimpangan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar kegagalan pengawasan, melainkan kegagalan sistemik (systemic failure).
Dari perspektif hukum, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki bahwa setiap warga negara, termasuk aparat negara, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Karena itu, penanganan kasus dugaan korupsi MBG harus dilakukan secara transparan, independen, profesional, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau pejabat administratif semata, tetapi harus mampu menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, aliran dana, serta kemungkinan adanya jaringan kekuasaan yang lebih luas.
Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap tata kelola program-program strategis pemerintah. Negara tidak boleh hanya berfokus pada keberhasilan penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara akuntabel dan diawasi secara efektif.
Apabila dugaan keterlibatan oknum aparat dalam skandal MBG terbukti, maka dampaknya akan jauh melampaui kerugian keuangan negara. Yang sesungguhnya terancam adalah kepercayaan publik terhadap institusi negara, legitimasi kebijakan pemerintah, serta harapan masyarakat terhadap hadirnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Oleh sebab itu, dugaan keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam skandal MBG patut dipandang sebagai sebuah "tsunami nasional" yang harus direspons dengan keberanian politik, ketegasan hukum, dan reformasi tata kelola secara menyeluruh.
Sebab pada akhirnya, korupsi tidak hanya merampas uang negara. Korupsi merampas kepercayaan rakyat. Dan ketika kepercayaan rakyat runtuh, yang terancam bukan hanya sebuah program, melainkan kewibawaan negara itu sendiri.[]**
**) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
