REAL NEWS ONE - jakarta, Presiden Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Polisi Kehutanan `Polhut` dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000 personel. Rencana ini disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, dengan target awal 23.000 personel dalam tiga tahun melalui Kementerian Kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut, arahan langsung dari Presiden Prabowo itu muncul karena jumlah Polhut saat ini dinilai jauh dari kebutuhan. Ia mencontohkan Aceh yang memiliki kawasan hutan luas, namun hanya dijaga puluhan petugas.
Secara teori, penambahan personel adalah langkah bagus untuk memberantas pembalakan liar dan menjaga hutan sebagai aset strategis nasional. Tapi di lapangan, rakyat berhak bertanya: `apakah masalahnya benar-benar di jumlah ?`
Selama ini dengan 5.000 Polhut, berapa kasus besar pembalakan liar yang tuntas sampai ke "otaknya"? Berapa pejabat, pengusaha, dan cukong kayu yang benar-benar diproses hukum ?
Fakta yang tidak bisa dibantah : truk kayu ilegal masih hilir mudik malam hari. Kawasan lindung masih dibuka. Izin konsesi masih keluar. Jika fungsi pengawasan sudah lemah, menambah 65 ribu personel baru sama saja menambah jumlah penjaga, sementara "kuncinya" masih dipegang maling.
Polhut bertugas di lapangan. Tapi siapa yang mengawasi meja izin di atas? Siapa yang berani menindak jika yang bermain adalah jaringan yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha logging?
`Jaminan Independensi`
Apa jaminan 70 ribu Polhut baru tidak akan "disetir" kepentingan politik lokal, cukong, dan bisnis? Tanpa sistem rekrutmen dan pengawasan yang bersih, jumlah besar justru rawan disalahgunakan.
`Audit Izin & Konsesi`
Apakah pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap izin HPH, HTI, dan konsesi yang selama ini jadi sumber utama kerusakan hutan? Karena pembalakan liar skala besar tidak mungkin jalan tanpa restu.
Keberhasilan tidak boleh diukur dari jumlah rekrutmen. Tapi dari berapa hektar hutan yang selamat, dan berapa mafia kayu besar yang masuk penjara.
Jangan Jadikan Polhut Tameng Pencitraan`
Rakyat pejaga nalar tidak menolak kebijakan ini. Kami mendukung setiap upaya menjaga hutan. Tapi rakyat libatkan untuk mengawal.
Menambah Polhut boleh. Tapi lebih penting lagi `mencabut akar mafianya`. Jika tidak, 70 ribu Polhut pun akan tetap kalah dengan 1 truk kayu yang punya "beking".
Karena hutan bukan milik pemerintah. Hutan adalah paru-paru anak cucu kita. Dan menjaga hutan butuh keberanian, bukan hanya kuantitas.
Oleh : timRedaksi RNO
Media-Penjaga Nalar Kritis`
