RUU Perampasan Aset Harus Ada Target Waktu Pengesahan, Bukan Hanya Wacana`
REAL NEWS ONE - Jakarta,Komisi III DPR RI menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana akan dilakukan secara terbuka. Akademisi, praktisi hukum, advokat, mahasiswa, hingga masyarakat umum akan dilibatkan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Kami di`REAL NEWS ONE` mengapresiasi langkah ini.`Transparansi adalah nyawa demokrasi.`Namun apresiasi tanpa dorongan sama dengan diam. Karena itu kami titip 3 catatan kritis agar RUU ini tidak berhenti di ruang diskusi:
RDPU bagus. Kajian ilmiah bagus.
Tapi rakyat sudah terlalu sering melihat RUU penting `mati di meja` karena alasannya "masih menunggu masukan".
Kami minta Komisi III menetapkan `target waktu pengesahan`Contoh: `Disahkan sebelum akhir 2026`Tanpa target, partisipasi publik bisa jadi dalih penundaan.
Harapannya regulasi ini kuat dan adil. Setuju. Maka pastikan 3 hal ada di dalam pasal: `Sita. Lelang. Kembalikan.`
Jangan ada celah bagi koruptor untuk menyembunyikan aset atas nama istri, anak, atau perusahaan cangkang.
Jangan Hanya Menjawab Korupsi, Tapi Semua Kejahatan Luar Biasa`
RUU ini jangan dipersempit hanya untuk korupsi. Masukkan juga: narkoba, terorisme, TPPO, dan kejahatan lingkungan. Karena logikanya sama: `Ke jarah negara, harus dimiskinkan negara.``Melibatkan Publik Itu Wajib. Mengesahkan Uu Itu Tanggung Jawab.`
Kami percaya Komisi III di bawah koordinasi Pak Habiburokhman mampu. Buktikan bahwa DPR tidak hanya hebat berdiskusi, tapi juga hebat bekerja.
Rakyat tidak butuh wacana ke-100.
`Rakyat butuh UU ke-1 yang benar-benar memiskinkan koruptor.`
Penulis : tim Redaksi RNO
Media Penjaga NalarKritis
Editor : gun
