MAJALENGKA, THE REAL NEWS ONE
Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir deras di daerah. Kali ini, ratusan massa yang tergabung dalam Presidium Gabungan Asosiasi MBG Kabupaten Majalengka menggelar aksi damai besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pendopo Bupati Majalengka pada Rabu (7/7/2026).
Aksi yang dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Maman Rahmana ini membawa satu misi besar: memastikan program nasional yang menyentuh rakyat kecil ini tidak mandek akibat hambatan birokrasi dan regulasi.
Di Gedung DPRD, massa disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Sementara itu, saat bergeser ke Pendopo, perwakilan aliansi ditemui oleh Wakil Bupati Majalengka beserta Sekretaris Daerah (Sekda). Kedua pucuk pimpinan daerah tersebut menyambut baik kehadiran massa dan menyatakan komitmennya untuk mengawal serta meneruskan aspirasi tersebut langsung ke pemerintah pusat.
"Program MBG ini adalah urat nadi baru bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat daerah. Ada multiplier effect nyata di sini; pengangguran terserap, petani lokal, peternak, hingga pelaku UMKM semuanya hidup karena menyuplai bahan makanan," tegas Maman Rahmana dalam orasinya di atas mobil komando.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyerahkan dokumen berisi empat poin tuntutan dan pernyataan sikap tertulis:
• Dukungan Total Kelangsungan MBG: Meminta program tetap berjalan penuh karena terbukti konkret menekan angka stunting, menjaga gizi siswa, serta membantu ibu hamil dan menyusui.
• Bersih dari KKN: Mendukung evaluasi ketat dari pemerintah agar pelaksanaan program di lapangan transparan dan bebas korupsi.
• Kepastian Hukum Tetap: Mendesak pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum permanen demi masa depan Generasi Emas Indonesia.
• Cabut Moratorium SPPG Berproses: Menolak keras penghentian atau moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) atau dapur gizi yang saat ini sedang dalam proses persiapan di pelosok desa Majalengka.
Jeritan Pekerja Dapur SPPG: "Nasib Kerja Kami Bagaimana?"
Isu moratorium pembangunan dapur SPPG menjadi perhatian paling sensitif bagi warga lokal. Carman (42), warga Majalengka yang berprofesi sebagai staf logistik dapur gizi di salah satu SPPG, mengutarakan kekhawatirannya.
"Sejak ada proyek persiapan dapur SPPG di kampung kami, warga yang tadinya menganggur sekarang punya pekerjaan tetap—mulai dari tukang masak sampai bagian kirim makanan. Kalau pembangunan dapur yang sudah berjalan ini di-moratorium atau disetop, nasib kami bagaimana? Anak-anak di pelosok desa yang sangat butuh makanan bergizi ini juga kasihan, mereka sudah menanti-nanti," keluh Carman.
Menutup aksi, pihak Pemkab Majalengka (Wakil Bupati dan Sekda) serta Ketua DPRD menandatangani berkas kesepakatan bersama aliansi, berjanji menjadi jembatan resmi agar suara masyarakat Majalengka ini didengar dan dikabulkan oleh penentu kebijakan di Jakarta. Aksi berjalan dengan sangat tertib, aman, dan kondusif dengan penjagagan ketat dari Polri, TNI dan PolPP hingga massa membubarkan diri.**
