Oleh: Aceng Syamsul Hadie (ASH)*
JAKARTA — Ada saatnya pemerintah harus berhenti sejenak, menanggalkan ego politik, dan bertanya dengan jujur: apakah sebuah program masih layak dipaksakan berjalan ketika keselamatan penerima manfaat mulai dipertaruhkan?
Pertanyaan itu patut diajukan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan karena program pemberian makanan bergizi kepada rakyat adalah gagasan buruk. Sebaliknya, tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia adalah tujuan konstitusional dan sangat mulia. Tetapi tujuan yang baik tidak pernah membenarkan pelaksanaan yang membahayakan manusia.
Dalam dua bulan terakhir, laporan dugaan keracunan MBG kembali muncul di berbagai daerah. Di Kulon Progo, misalnya, Dinas Kesehatan mencatat 105 orang mengalami gejala gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG, terdiri dari 98 siswa, empat tenaga pendidik, seorang ibu hamil dan dua ibu menyusui.
Di Garut, jumlah korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi MBG dilaporkan lebih dari 100 orang. Pemerintah daerah masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya.
Di Kediri, laporan media menyebut sedikitnya 211 siswa mengalami mual, muntah, pusing dan diare setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Purwodadi, Kras.
Semarang bahkan mencatat kasus dengan korban mencapai 707 orang. Angka sebesar itu seharusnya cukup menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa persoalan keamanan pangan MBG tidak boleh diperlakukan sebagai gangguan administratif biasa.
Anak-anak sekolah bukan kelinci percobaan.
Mereka bukan objek eksperimen kebijakan. Mereka adalah generasi yang seharusnya dilindungi negara. Ketika makanan yang diberikan atas nama program negara justru diduga menimbulkan gangguan kesehatan secara massal, pemerintah memiliki kewajiban moral, administratif dan politik untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Lebih ironis lagi, persoalan MBG bukan hanya berkaitan dengan dugaan keracunan makanan. Tetapi telah muncul dugaan mega skandal korupsi MBG.
Pada Juni–Juli 2026, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN. Perkara tersebut berkembang dari dugaan penyimpangan insentif SPPG, pengadaan kendaraan listrik, hingga pengadaan food tray. Hingga awal Juli, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka.
Di sinilah pemerintah harus menunjukkan keberanian politik.
Ada apa dengan pemerintah sehingga evaluasi total terhadap MBG seolah menjadi sesuatu yang menakutkan?
Bukankah dugaan korupsi tata kelola di tubuh penyelenggara program sudah cukup menjadi alasan untuk membongkar sistem dari hulu ke hilir? Bukankah berulangnya dugaan keracunan di berbagai daerah juga cukup menjadi alasan untuk melakukan audit keamanan pangan secara menyeluruh?
Jangan sampai negara terjebak pada logika politik bahwa karena MBG merupakan program unggulan pemerintah, maka setiap kritik harus dianggap sebagai upaya menggagalkan program.
Itu logika yang keliru.
Mengkritik pelaksanaan MBG bukan berarti menolak tujuan pemberian gizi kepada rakyat. Mendesak moratorium bukan berarti anti-anak, anti-gizi atau anti-pemerintah. Justru sebaliknya, moratorium adalah bentuk tanggung jawab untuk memastikan program yang baik tidak berubah menjadi program yang membahayakan.
Pemerintah tidak perlu malu menghentikan sementara pelaksanaan di wilayah atau SPPG yang bermasalah. Lakukan audit independen. Periksa bahan baku. Periksa rantai distribusi. Periksa dapur. Periksa sanitasi. Periksa kompetensi pengelola. Periksa seluruh transaksi pengadaan. Buka hasil laboratorium kepada publik.
Dan yang paling penting: jangan menunggu korban berikutnya.
Negara harus berani mengatakan satu kalimat yang sederhana, tetapi sangat fundamental:
“Keselamatan nyawa lebih utama daripada program.”
MBG dapat dilanjutkan setelah sistemnya benar-benar aman, transparan dan akuntabel.
Sebab ukuran keberhasilan negara bukan berapa juta kotak makanan yang berhasil dibagikan.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak anak yang menerima makanan bergizi tanpa harus mempertaruhkan keselamatan mereka.
Kalau pemerintah benar-benar mencintai program ini, maka moratorium MBG secara total untuk evaluasi menyeluruh bukanlah kekalahan. Itu adalah keberanian menyelamatkan rakyat.
Jangan tunggu korban terus berjatuhan baru negara bergerak.[]
*) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap redaksi The Real News One. Redaksi tetap menghormati hak jawab dan hak koreksi dari pihak-pihak yang disebut dalam tulisan sesuai ketentuan pers yang berlaku.
