TheReal News One - Majalengka - Wacana pembentukan Menteri Kepolisian menuai penolakan keras dari tokoh akademisi dan ulama di Kabupaten Majalengka.
Mereka menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada langsung di bawah Presiden untuk menjaga independensi dan marwahnya sebagai alat negara penegak hukum yang profesional dan netral.
Rektor Universitas Majalengka, Prof. Dr. Indra Adi Budiman, M.Pd, menyatakan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik. "Polri harus tetap independen dan profesional. Jika ditempatkan di bawah kementerian, ada risiko intervensi politik yang bisa mengganggu fungsi utama Polri sebagai penegak hukum yang netral," tegasnya.
Gus Ali Setiawan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Kabupaten Majalengka, juga menyampaikan pandangan kritis terhadap wacana tersebut. "Polri adalah institusi negara yang harus berdiri di atas semua golongan.
Jika berada di bawah kementerian, kekhawatiran politisasi itu sangat besar.
"Penulis mensikapi polri sekarang jauh lebih baik Polri tetap di bawah Presiden adalah pilihan terbaik untuk menjaga marwah,karena kalau polri di bawah kementerian maka akan melemahan institusi polri juga akan melemah kan negara,"tegas, jendral Listiyo Sigit prabowo di sela sela perdebatan dengan komisi III berberapa hari yang lalu.
"Mensinyalir pernyataan keras dari Para tokoh di Majalengka berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan secara matang wacana pembentukan Menteri Kepolisian, dengan mengedepankan kepentingan bangsa, supremasi hukum, serta menjaga Polri tetap profesional, modern, dan dipercaya masyarakat salam presisi.*
Kang : oby kresna
Redaksi RNO.
