MAJALENGKA, RNO — Memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan strategis pemerintah tak luput dari sorotan publik. Evaluasi mendalam dinilai krusial guna memastikan seluruh program kerakyatan berjalan efektif serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di akar rumput.
Pandangan tersebut disuarakan oleh mantan anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Majalengka dua periode sekaligus pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, H. Sutrisno, dalam evaluasi arah kebijakan nasional pada Selasa (20/10/2026). Menurutnya, tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan terletak pada gagasan dasarnya, melainkan pada implementasi di lapangan yang harus benar-benar berpihak pada ekonomi kerakyatan.
Soroti Kepercayaan Publik dan Kebutuhan Riil Rakyat
Sutrisno menilai bahwa tingkat elektabilitas dan kepuasan publik merupakan indikator penting dalam membaca efektivitas kinerja pemerintah. Dinamika kepuasan masyarakat sangat bergantung pada kondisi ekonomi riil, stabilitas harga bahan pokok, penegakan hukum, serta penanganan persoalan sosial-kebencanaan di berbagai daerah.
"Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kebijakan yang baik harus dibuktikan melalui hasil nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat," tegas mantan Bupati Majalengka periode 2009–2017 tersebut.
Jaga Koperasi Desa dan Kawal Program MBG
Dalam catatannya, Sutrisno menyoroti pelaksanaan program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkait koperasi desa, ia mengingatkan agar keterlibatan badan penyangga seperti PT Agrinas tidak justru mematikan usaha warung-warung kecil milik warga setempat. Peran pendukung semestinya diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan menyediakan bahan baku kompetitif.
Sementara itu, program MBG dinilai memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, tata kelola, perencanaan dapur, standar gizi, pengawasan pangan, hingga transparansi penunjukan mitra harus diawasi secara ketat agar terhindar dari praktik penyalahgunaan oleh perantara.
Desak Evaluasi Jajaran Menteri dan Perkuat Pengawasan APBN
Guna memperbaiki efektivitas pemerintahan pada sisa masa jabatan, Sutrisno mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dan pejabat terkait. Laporan administratif di atas kertas dinilai belum cukup tanpa kesesuaian kondisi nyata di lapangan.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun harus diarahkan secara tepat untuk menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, disertai pelibatan aktif pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya program hingga ke tingkat desa.
Dengan pembenahan implementasi, pengawasan yang konsisten, serta keberpihakan mutlak kepada kepentingan rakyat, pemerintah diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh penjuru tanah air.
Reporter: Spd
Editor: Tim Redaksi RNO
