MAJALENGKA, THE REAL NEWS ONE – Proyek pemeliharaan jalan penghubung Munjul–Ciandeu di Kecamatan Munjul, Kabupaten Majalengka, belakangan menjadi pusat perhatian publik. Proyek yang menyerap anggaran sebesar Rp398.601.700 dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut menuai kritik warga di media sosial lantaran kondisi permukaannya yang retak dan terbelah tak lama setelah proses hotmix selesai.
Menanggapi kegelisahan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, atau yang akrab disapa Kang Iing, langsung turun tangan melakukan peninjauan lapangan. Ia mengakui bahwa kondisi di lapangan memang menunjukkan adanya ketidaksesuaian kualitas pengerjaan.
Catatan Serius bagi Pelaksana
Dalam tinjauannya, Kang Iing menemukan bukti-bukti fisik berupa retakan dan belahan pada badan jalan. Meski pihak pelaksana sempat melakukan penambalan sementara, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab atas kualitas pengerjaan yang kurang maksimal.
"Memang benar ini menjadi perhatian masyarakat. Kami sudah melihat langsung secara fisik, mencari titik-titik keretakan dan belahan itu. Di lokasi, terlihat bagian yang terbelah sudah ditambal, begitu pula retakan yang sudah diperbaiki. Namun, hal ini tetap menjadi catatan serius bagi kami," ungkap Kang Iing.
Mewujudkan "Majalengka Langkung Sae"
Kang Iing menekankan bahwa pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara adalah harga mati. Mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, ia meminta agar jajaran pelaksana di lapangan memiliki integritas tinggi. Hal ini bertujuan untuk mendukung visi Bupati Majalengka dalam mewujudkan "Majalengka Langkung Sae" (Majalengka yang lebih baik).
Ia pun memberikan peringatan tegas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2026 agar tidak lagi melakukan praktik pengerjaan yang asal-asalan.
"Intinya, anggaran ini adalah uang rakyat. Perhatian masyarakat terhadap pembangunan kini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, kami dari Komisi III menegaskan: jangan sampai pada anggaran tahun 2026 ini terutama untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan terjadi lagi penyimpangan atau pengerjaan yang asal-asalan," tegasnya.
Tantangan Harga Material dan Kualitas Jalan
Menyinggung situasi ekonomi saat ini, Kang Iing menyadari adanya kenaikan harga material bahan bangunan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan pelaksana proyek mampu mencari jalan tengah yang tepat. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi volume atau menurunkan kualitas infrastruktur.
"Kami mengapresiasi keinginan Bupati agar jalan-jalan di Majalengka menjadi bagus dan layak. Ini selaras dengan keinginan masyarakat, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan benar-benar diterapkan dengan benar. Kita tidak boleh bosan mengawasi agar hasil akhirnya benar-benar memuaskan," tutupnya.
Dengan semakin kritisnya masyarakat dalam mengawal pembangunan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan sistem pengawasan dan kualitas pengerjaan infrastruktur, sehingga setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga.**
(Agung)
