Majalengka, THE REAL NEWS ONE-- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka masih sangat rendah di tingkat nasional maupun provinsi.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya-upaya yang signifikan, inovatif, dan di luar kebiasaan.
Pernyataan itu seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Majalengka, H. Rd. Muhamad Umar Ma'aruf, S.Sos., M.Si., seusai launching penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Ballroom Hotel Fitra, Kamis, (20/11/25).
Dikatakan Umar, setelah rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) ada kesimpulan bahwa dalam mengatasi RLS di Kabupaten Majalengka, pendidikan kesetaraan harus jadi prioritas serta dibutuhkan kolaborasi dan penganggaran.
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digandeng Disdik untuk mencapai peningkatan RLS tersebut. Antara lain DPMD, DKP3, dan Dinas Koperasi dan UMKM.
Ditegaskan Umar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan menjadi mitra penting Disdik dalam upaya meningkatkan RLS tersebut.
Ini menjadi ajang penguatan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan non formal dalam upaya penanganan ATS serta peningkatan RLS di Majalengka.
"Nanti PKBM menjadi prioritas sasaran program pendidikan dalam peningkatan RLS dengan nanti ada life skill atau kecakapan hidup bagi si peserta didiknya," ujar Umar.
Jadi, lanjut Umar, nanti misalnya peserta didik sebagai peternak PKBM akan ajarkan cara berternak dengan baik.
Sebelumnya, Bupati Majalengka, Drs. H Eman Suherman, M.M., menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memastikan alokasi Dana Desa dapat diarahkan mendukung program Paket B dan Paket C.
Selain penganggaran, desa juga diminta memperkuat pendampingan, fasilitasi warga belajar, serta memahami regulasi agar proses penganggaran lebih mudah dan tepat.
Bupati menegaskan bahwa penanganan ATS harus dilakukan melalui kolaborasi banyak pihak. Seluruh OPD, camat, dan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan diminta meningkatkan integrasi program.
OPD Diminta Terlibat Bupati juga meminta sejumlah dinas teknis memperkuat dukungan. DKP3 diminta menghadirkan penyuluh pertanian bagi peserta PKBM. Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk memperkuat keterampilan warga belajar.(*)
