Majalengka, THE REAL NEWS ONE--- Proses pembangunan infrastruktur khususnya di Majalengka, sejatinya adalah instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan, membuka akses ekonomi, dan meningkatkan derajat kesehatan serta pendidikan masyarakat.
Hal itu seperti dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka dalam keterangan tertulisnya, pada Senin 10 Nopember 2025.
Mengentaskan Kemiskinan:
Menurutnya, infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan transportasi, secara langsung mendukung menciptakan lapangan kerja selama tahap konstruksi.
Setelah selesai, infrastruktur tersebut mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan akses pasar bagi petani serta pengusaha lokal, memungkinkan mereka untuk menjual produk mereka dengan lebih efisien dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
Membuka Akses Ekonomi:
Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai seperti akses internet menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi.
Hal ini dapat memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pergerakan tenaga kerja, yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Meningkatkan Derajat Kesehatan:
Pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit dan infrastruktur pendukung, diantaranya air bersih, sanitasi, listrik memungkinkan penyediaan layanan medis yang lebih baik dan efektif.
Akses jalan yang baik juga memastikan pasien dapat mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu dan pasokan medis dapat didistribusikan secara efisien.
Meningkatkan Pendidikan:
Infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti pembangunan sekolah baru dan perbaikan fasilitas yang ada, menyediakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
"Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah harus menyentuh dan melayani kebutuhan dasar rakyat," ujarnya.
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah supaya dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya bersifat monumental, lebih menguntungkan dan melayani kepentingan kelompok elit atau kelas atas saja.
"Pemerintah agar secara tegas menghindari dan menolak pembangunan yang bersifat monumental, elitis, dan hanya menjadi ajang pencitraan semata," pintanya.
Ditegaskannya, uang untuk pembangunan di Kabupaten Majalengka itu merupakan titipan dari masyarakat yang harus dijaga dengan baik dan harus dipertanggungjawabkan.
"Anggaran daerah adalah amanah dari rakyat yang di dalamnya terdapat hak-hak petani, pedagang kecil, pelajar, dan masyarakat marginal," tegas Iing.
Dijelaskannya, dalam pengelolaan anggaran, prinsip akuntabilitas dan manajemen keuangan yang bijak harus diterapkan. Supaya setiap pembangunan memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.
"Di tengah-tengah efisiensi anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki justifikasi kebermanfaatan yang nyata, terukur, dan seimbang," tandasnya.(*)
