oleh : Kang oby Kresna
THE REAL NEWS ONE -27 Agustus 2025,Rapat Banggar DPRD Majalengka di Hotel Cirebon memicu pertanyaan, terutama di tengah program efisiensi anggaran dan kontroversi kenaikan tunjangan bensin DPR-RI. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa mereka memilih hotel di luar daerah, seperti:
Meniru jejak yang sudah ada, atau Hotel di Cirebon mungkin menawarkan fasilitas yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan rapat, seperti ruang pertemuan yang luas dan teknologi pendukung.
Kenyamanan dan Lokasi di luar Kabupaten Majalengka mungkin dianggap lebih nyaman dan kondusif untuk rapat, jauh dari "bidikan jurnalis", kecuali individual sang jurnalis itu sendiri yang sudah dianggap kedekatan nya, seperti keluarga, sehingga meningkatkan produktivitas dan fokus anggota ke persoalan Banggar.
Namun, salah satu kemungkinan besar adalah untuk mendapatkan "Uang Jalan" atau SPPD, yang diberikan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari selama perjalanan dinas."mensinyalir dari alur narasi, akun fb Ahudri yang di sher ke semua grup washap.
Keputusan ini mungkin berdampak pada persepsi publik tentang efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, penting bagi Anggota DPRD Majalengka untuk memastikan bahwa keputusan mereka diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bukan atas desakan kebutuhan individu, dan tata kelola yang baik.
Beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab adalah : Apakah rapat di hotel tersebut memang diperlukan dan tidak bisa dilakukan di Kabupaten Majalengka ? Sedangkan di Majalengka jauh lebih baik dan menghemat anggaran, yang seharusnya untuk kepentingan sosial masyarakat.
Bagaimana transparansi penggunaan anggaran untuk rapat tersebut ? Itu harus dibuka ke publik dan media sebagai corong informasi yang bisa diandalkan kredibilitasnya, tidak sekedar "media".
Apakah keputusan ini sejalan dengan program efisiensi anggaran yang sedang dijalankan ?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan DPRD Majalengka dapat memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa keputusan mereka diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tata kelola yang baik.**RNO
