JAKARTA — Dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin menyita perhatian publik. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan, kepastian hukum, integritas administrasi negara, serta pertanggungjawaban pejabat publik.
Dalam pertimbangan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut karena persoalan kedudukan hukum para pemohon dan kewenangan pemeriksaan.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, menilai Gibran sepatutnya mempertimbangkan pengunduran diri secara terhormat demi menjaga kepercayaan masyarakat dan martabat institusi Wakil Presiden.
Menurut ASH, persoalan ini tidak lagi cukup dipandang sebagai polemik politik ataupun persoalan administratif biasa. Ada dimensi hukum, etika kenegaraan, dan akuntabilitas publik yang menuntut penjelasan secara terbuka.
"Ketika putusan lembaga peradilan telah memunculkan persoalan serius mengenai dokumen persyaratan pendidikan seorang wakil presiden, publik berhak mengetahui bagaimana dokumen tersebut diperoleh, digunakan, dan dijadikan dasar dalam proses pencalonan. Gibran tidak sepatutnya menghindari pertanyaan mendasar tersebut," tegas ASH.
Ia mendesak Gibran memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai dasar penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan, termasuk sejauh mana pengetahuan dan tanggung jawab pribadinya terhadap keabsahan dokumen tersebut. Apabila pemeriksaan membuktikan adanya kesengajaan melakukan manipulasi, pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Pengunduran Diri sebagai Tanggung Jawab Moral dan Politik
ASH berpandangan bahwa pengunduran diri merupakan pilihan etis-politik yang paling patut dipertimbangkan Gibran di tengah berkembangnya persoalan tersebut. Langkah itu berpotensi meredakan ketegangan politik, mengurangi polemik berkepanjangan, sekaligus membuka ruang pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepresidenan.
"Jabatan publik bukan sekadar persoalan mempertahankan kedudukan. Ada tanggung jawab moral, keteladanan, dan kepercayaan rakyat yang harus dijaga. Dalam situasi seperti ini, menurut saya, lebih baik Gibran mundur secara terhormat daripada membiarkan kontroversi terus membebani legitimasi politik pemerintahan," ungkapnya.
Meski demikian, ASH menegaskan bahwa pengunduran diri merupakan tuntutan moral dan politik, bukan konsekuensi otomatis dari putusan MK maupun MA. Apabila Gibran memilih bertahan, DPR dan lembaga berwenang harus memastikan seluruh persoalan ditindaklanjuti berdasarkan hukum.
Kemungkinan pemberhentian melalui pemakzulan juga harus ditempatkan dalam koridor Pasal 7A dan 7B UUD 1945, dengan memenuhi alasan, pembuktian, serta tahapan konstitusional yang dipersyaratkan.
Tetapi untuk dicatat, bahwa melalui proses pemakzulan akan lebih menyakitkan bagi dirinya, sedangkan apabila ditempuh melalui pengunduran diri itu jauh lebih terhormat.
"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan politik ataupun kekuasaan. Putusan pengadilan harus dihormati, konstitusi harus ditegakkan, dan kepercayaan rakyat harus menjadi prioritas. Jabatan bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Jika integritas jabatan dipersoalkan, penyelesaiannya harus terbuka, objektif, dan berlandaskan hukum," pungkas ASH.[]
Sumber: Rilis Aceng Syamsul Hadie (ASH)
Editor: Tim Redaksi
