JAKARTA, RNO — Di tengah hiruk-pikuk perdebatan nasional mengenai kualifikasi pendidikan dan moralitas kepemimpinan—termasuk narasi yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lengkap dengan kutipan filosofis—Redaksi The Real News One (RNO) melalui catatan khusus dari Kang Oby Kresna (Sang Putra Rambut Kasih) menghadirkan perspektif yang membumi. Menggunakan "logika rakyat di pelosok desa", Redaksi RNO menilai polemik tersebut sudah patah dengan sendirinya.
Menguji Isu dengan Logika Paling Sederhana: Logika Kades
Bagi masyarakat di akar rumput, aturan seleksi kepemimpinan bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencalonkan diri menjadi seorang Kepala Desa saja, persyaratan yang harus dilalui berlapis-lapis dan diteliti secara ketat. Berkas mulai dari panitia desa, kecamatan, kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian diperiksa keaslian dan legalitasnya tanpa celah.
Jika untuk jabatan kepala desa saja prosesnya seketat itu, terlebih lagi untuk posisi sebesar Wakil Republik Indonesia.
"Tahapan verifikasi Wapres itu berlipat ribuan kali dari Kades. Ada KPU RI, ada Bawaslu RI, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mabes Polri, ada Kemendikbud, dan ada sidang terbuka yang disaksikan ratusan juta rakyat dan dunia internasional," tulis redaksi.
Negara sebesar Indonesia mustahil kecolongan jika dokumen mendasar seperti ijazah bermasalah. Nyatanya, proses konstitusional telah berjalan mulus, dilantik secara sah, dan diakui di kancah internasional.
Suara Rakyat Kecil: Menilai dari Kerja Nyata, Bukan Teori Elit
Rakyat kecil di pelosok tidak melihat figur pemimpin dari deretan gelar atau ijazahnya, melainkan dari keberanian seorang anak muda yang turun tangan berjuang untuk negeri. Di era reformasi ini, ketika seorang anak muda tampil memimpin, gelombang tantangan dan serangan sering kali datang bertubi-tubi dari berbagai arah.
RNO mengingatkan para pengamat elit agar tidak menghabiskan energi meributkan isu ijazah yang sama sekali tidak memberikan dampak langsung terhadap perut rakyat kecil.
Tantangan Nyata: Kutukan BI Checking dan Perut Rakyat
Alih-alih memperdebatkan hal-hal teoritis seperti tingkat IQ atau membedah teori para filsuf besar, RNO menantang para pengamat kritis untuk memperjuangkan persoalan nyata yang menghimpit kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.
Salah satu persoalan krusial di lapangan adalah jeratan BI Checking atau SLIK OJK yang masih berstatus hitam bagi masyarakat kecil.
- Banyak warga kecil yang ingin meminjam modal usaha kecil-kecilan sebesar Rp5 juta untuk berjualan gorengan, kendati telah membawa jaminan sertifikat tanah atau BPKB, ditolak mentah-mentah oleh bank.
- Alasannya terganjal riwayat BI Checking yang masih hitam, padahal utang tersebut sudah lunas sejak dua hingga tiga tahun lalu.
"Kalau ijazah Wapres asli atau tidak, rakyat di pelosok tetap tidak kenyang. Tapi kalau BI Checking dihapuskan bagi yang sudah lunas, rakyat bisa langsung dapat modal dan bisa makan besok pagi. Itu baru perjuangan nyata. Itu baru pahlawan asli kekinian," tegas Sang Putra Rambut Kasih.
RNO menegaskan bahwa penilaian terhadap pejabat publik harus didasarkan pada pengabdian dan hasil kerja nyata, bukan sekadar menyerang personal. Jika para pengamat dan kritikus benar-benar ingin memperjuangkan nasib rakyat kecil dengan merumuskan solusi atas persoalan seperti kutukan BI Checking, maka RNO akan menjadi pihak pertama yang berdiri memberikan penghormatan.
Oleh: Kang Oby Kresna (Sang Putra Rambut Kasih)
The Real News One (RNO) — Suara Rakyat, Nalar Bangsa
