MAJALENGKA, RNO— Pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur kembali menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka.
Ketua Komisi III, H. Iing Misbahuddin, SM., SH., memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pekerjaan jalan dan bangunan sekolah dalam program revitalisasi.
Sejumlah lokasi yang ditinjau meliputi SDN Majalengka Wetan lV, SDN Majalengka Wetan VII, SDN Wanasalam II, SDN Putri Dalem l.
Selain sidak sekolah, rombongan Komisi lll juga berkunjung ke pembangunan jalan di Jalan Karyamukti menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ruas jalan Babajurang - Pasir Ipis, dan jalan Jatitengah - Babajurang.
Dalam sidak tersebut, kondisi pekerjaan rigid beton di ruas jalan Babajurang menjadi sorotan.
Iing mengungkapkan, permukaan jalan sudah terlihat pecah-pecah meskipun pekerjaan tersebut belum memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama.
“Ada satu ruas jalan juga yang cukup mengecewakan, ya. Di Babajurang itu pekerjaan rigidnya juga belum PHO, tetapi sudah pecah-pecah,” ujar Iing kepada wartawan di Gedung DPRD Majalengka seusai sidak pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut anggota dewan dari fraksi PKS ini, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia meminta agar hasil pekerjaan infrastruktur tidak diterima begitu saja tanpa memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini juga kita minta pemerintah jangan menerima begitu saja pada pekerjaan-pekerjaan seperti itu,” tegasnya.
Komisi III DPRD Majalengka juga merekomendasikan agar pekerjaan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera dievaluasi dan diperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Iing menegaskan, masa pemeliharaan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan mutu pekerjaan sejak proses pemeriksaan sebelum serah terima.
“Kita terima dalam kondisi bagus, jangan berlindung di bawah alasan bahwa jalan itu akan ada masa pemeliharaan,” katanya.
Sikap tegas tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan yang bersumber dari anggaran publik harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar penyelesaian pekerjaan.
Infrastruktur yang baik diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bertahan sesuai perencanaan.
Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif, diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi jalan, klarifikasi dari Dinas PUTR dan pihak pelaksana, serta tindak lanjut perbaikan apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi pekerjaan.
Dengan pengawasan dan evaluasi yang terukur, pembangunan infrastruktur di Majalengka diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar mutu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Bukan hanya jalan, Komisi lll juga menyoroti bajaringan dan genteng yang digunakan di bangunan sekolah yang mendapatkan program revitalisasi.
Bahkan, Iing meminta genting yang digunakan di pembangunan SDN Wanasalam 2 harus diganti. Karena ukuran yang berbeda-beda.
"Para pekerja kesulitan pada saat memasang genting. Karena ukurannya yang berbeda-beda. Kami meminta supaya genting yang di SDN Wanasalam 2 harus diganti," ucap Iing.
Iing menyebut jika genting lama bahkan lebih bagus daripada genting yang baru dan lagi dipasang.**
