MAJALENGKA, RNO– Penguatan kepemimpinan menjadi babak penting bagi PT BPR Majalengka dalam menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Setelah sekitar 18 bulan mengalami kekosongan jabatan Direktur Operasional, BPR milik Pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut kini kembali melengkapi jajaran direksinya.
Momentum itu ditandai dengan penetapan dan pengukuhan Odi Muplihudin sebagai Direktur Operasional PT BPR Majalengka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri Bupati Majalengka, Eman Suherman, di Kantor BPR Majalengka, Jumat (30/10/2026).
Penunjukan Odi bukan sekadar mengisi kursi jabatan yang kosong. Kehadirannya diharapkan menjadi energi baru bagi penguatan manajemen, percepatan koordinasi, serta peningkatan kualitas operasional perusahaan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Menariknya, Odi merupakan figur yang tumbuh dari lingkungan internal BPR Majalengka. Sebelum dipercaya menduduki jabatan Direktur Operasional, ia menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bantarujeg.
Proses penetapannya juga telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di lingkungan pemerintah daerah hingga fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur PT BPR Majalengka, Asep Muhamad Jamaludin, S.E., menjelaskan bahwa RUPS kali ini secara khusus menjadi momentum untuk mengakhiri kekosongan jabatan Direktur Operasional yang berlangsung kurang lebih 18 bulan.
Ia mengungkapkan, selama periode tersebut, tanggung jawab jajaran direksi dijalankan seorang diri.
Dengan hadirnya direktur operasional yang baru, pembagian tugas dan fungsi manajemen diharapkan semakin efektif sehingga perusahaan dapat bergerak lebih optimal.
"Agenda RUPS hari ini khusus untuk pengukuhan dan penetapan Direktur Operasional. Selama kurang lebih 18 bulan saya menjalankan jajaran direksi sendirian. Alhamdulillah, Pak Odi Muplihudin dinyatakan layak, memenuhi syarat, dan lulus sehingga hari ini resmi dikukuhkan oleh Pak Bupati," ungkap Asep.
Di tengah penguatan struktur organisasi, BPR Majalengka juga menatap target kinerja keuangan hingga penghujung 2026.
Manajemen membidik kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,9 miliar dengan target laba perusahaan mencapai Rp4,7 miliar.
Asep menyampaikan optimisme bahwa target tersebut dapat direalisasikan berdasarkan perkembangan kinerja perusahaan hingga Oktober 2026.
"Untuk target konsolidasi tahun ini hingga Desember, target PAD kita sebesar Rp1,9 miliar dengan target laba Rp4,7 miliar. Melihat posisi per Oktober ini, kami optimistis target tersebut dapat terpenuhi," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan bahwa penguatan jajaran direksi harus diikuti peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan.
Menurutnya, BPR Majalengka tidak cukup hanya memiliki struktur organisasi yang lengkap, tetapi harus mampu membuktikan kinerja melalui profesionalisme, tata kelola yang baik, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Eman meminta seluruh jajaran manajemen menjalankan perusahaan dengan prinsip sehat, prudent atau penuh kehati-hatian, serta berorientasi pada hasil yang terukur.
"PT BPR Majalengka harus dikelola secara sehat, prudent atau penuh kehati-hatian, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Kinerja usaha harus terus ditingkatkan, termasuk penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku UMKM," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan lembaga perbankan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka penyaluran kredit. Lebih dari itu, kualitas pembiayaan, kemampuan debitur memenuhi kewajiban, serta ketahanan perusahaan menghadapi risiko harus menjadi indikator utama.
Karena itu, pengendalian kredit bermasalah, efisiensi biaya operasional, peningkatan produktivitas, dan penguatan pengawasan internal harus menjadi agenda serius manajemen.
"Jangan sampai ambisi untuk mengejar keuntungan justru mengabaikan manajemen risiko. Perusahaan juga harus memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketentuan OJK," tambahnya.
Lebih jauh, Eman menggarisbawahi posisi strategis BPR Majalengka sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan akses layanan keuangan, serta pengelolaan dana secara bertanggung jawab menjadi bagian dari mandat yang harus dijalankan.
Di sisi lain, kontribusi terhadap PAD melalui dividen juga menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas penyertaan modal dan kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah.
Dengan lengkapnya jajaran direksi, BPR Majalengka kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan penguatan organisasi menjadi peningkatan kinerja yang terukur. Target laba Rp4,7 miliar dan kontribusi PAD Rp1,9 miliar bukan sekadar angka dalam perencanaan bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan BPR Majalengka tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang berhasil dibukukan, tetapi juga sejauh mana kehadirannya mampu memperluas akses keuangan, menjaga kepercayaan masyarakat, mendukung UMKM, serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian Kabupaten Majalengka.**
Redaksi RNO
