JAKARTA, RNO — Persoalan kualifikasi pendidikan serta moralitas kepemimpinan nasional kembali memicu perdebatan sengit di tengah publik. Kontroversi mengenai keabsahan ijazah penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Menanggapi fenomena tersebut, Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 sekaligus mantan guru Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangan kritis yang mendalam terkait potret moralitas kepemimpinan dan realitas tingkat kecerdasan bangsa saat ini.
Keprihatinan Erosi Moral Elit Politik
Menurut lulusan pascasarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht (Belanda) dan Universitas Linkoping (Swedia) ini, kepemimpinan nasional seharusnya menjadi teladan utama dalam mempraktikkan nilai kebenaran, kejujuran, etika, serta keadilan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di mana kekuasaan kerap dipandang sekadar sarana untuk meraup kekayaan dan kemasyhuran.
Wilson menilai fenomena kualifikasi pendidikan Gibran yang dianggap tidak memenuhi syarat minimal setara SMA merupakan persoalan serius yang membahayakan keutuhan negara, terlebih proses pencapaian kekuasaan tersebut diwarnai kesan menghalalkan segala cara. Kasus ini dinilai menambah beban berat setelah sebelumnya publik juga dihadapkan pada polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Kegagalan Sistem Pendidikan Moral
Dari perspektif filsafat pendidikan, Wilson menegaskan bahwa fenomena ini menjadi wake-up call atas kegagalan total para pendidik—mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP—dalam menanamkan karakter berintegritas. Mengutip pemikir Jean-Jacques Rousseau, tujuan utama pendidikan bukanlah sekadar menjejalkan pengetahuan, melainkan membentuk manusia berkarakter luhur. Ketika alumni lembaga pendidikan mengabaikan aturan dasar, fungsi pembentukan karakter patut dipertanyakan.
Cerminan Rata-rata Intelektual Bangsa
Dalam analisis tajamnya, Wilson juga menyoroti kaitan antara sosok pemimpin dan tingkat intelektual masyarakat yang diwakilinya. Mengacu pada data skor IQ rata-rata nasional yang berada di angka 78, posisi wakil presiden yang diisi oleh figur berpendidikan setingkat SMP dipandang sebagai cerminan yang merepresentasikan realitas kecerdasan rata-rata rakyat Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan adagium Joseph de Maistre bahwa "setiap bangsa mendapatkan pemimpin yang pantas baginya".
Agenda Pembenahan Pendidikan Nasional
Menghadapi kenyataan tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh yang difokuskan pada tiga pilar utama:
- Peningkatan Kualitas Intelektual: Mendorong literasi kritis dan penguasaan ilmu pengetahuan yang substantif sejak dini.
- Penguatan Karakter: Mengembalikan ruh pendidikan etika dan logika yang berfokus pada tindakan nyata, bukan sekadar hafalan teori.
- Penanaman Jiwa Ksatria: Membentuk generasi muda dan calon pemimpin yang jujur, adil, berani, bertanggung jawab, serta memiliki rasa malu untuk mundur jika mendapat penilaian minus dari publik.
Sumber: PPWI International Channel
Editor: Tim Redaksi RNO
