Diantaranya ruas Jalan Sukaraja–Gunungsari untuk memastikan pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran tahun 2026 benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, S.M., dan anggota menelusuri kondisi pekerjaan dari titik awal hingga ujung ruas jalan.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi III menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang dinilai belum memenuhi kualitas sebagaimana yang diharapkan.
Catatan tersebut antara lain menyangkut pekerjaan perkerasan aspal, konstruksi rigid beton, serta Tembok Penahan Tanah (TPT).
Pada pekerjaan aspal, tim menyoroti kondisi hasil pengerjaan dan material yang menurut mereka perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait aspek ketebalan, kepadatan dan kualitas permukaan sebagaimana dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
Sementara pada konstruksi rigid beton, Komisi III melihat hasil pekerjaan yang dinilai masih kurang rapi dan perlu dipastikan kembali kesesuaiannya dengan standar teknis proyek.
Hal serupa juga menjadi perhatian pada pekerjaan TPT. Kondisi konstruksi di lapangan dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan kekuatan dan kemampuan struktur dalam menopang beban dalam jangka panjang.
“Kami menelusuri jalan ini dari pangkal sampai ujung. Hasilnya cukup membuat kami prihatin. Jalan proyek pemerintah seharusnya berkualitas, kuat dan rapi,”.tegas H. Iing.
Menurutnya, temuan tersebut tidak boleh langsung diarahkan sebagai kesalahan pihak tertentu sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Komisi III justru ingin memastikan apakah persoalan yang ditemukan berkaitan dengan proses pengawasan, pelaksanaan pekerjaan, material, atau faktor teknis lainnya.
“Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dari sisi pengawasan dinas yang kurang ketat, atau dari sisi pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan? Ini harus jelas, karena yang dirugikan kalau jalan cepat rusak adalah masyarakat,” ujarnya.
Komisi III Akan Panggil Dinas Teknis
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Majalengka berencana memanggil dinas teknis yang menangani proyek tersebut ke DPRD.
Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan resmi mengenai hasil pekerjaan sekaligus mengetahui proses pengawasan yang dilakukan selama proyek berlangsung.
Komisi III juga akan meminta agar pelaksanaan pekerjaan dibandingkan kembali dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis dan gambar rencana, sehingga dapat diketahui secara objektif apakah pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar temuan sidak tidak berhenti pada kritik, tetapi menghasilkan evaluasi dan perbaikan konkret.
H. Iing menegaskan, fungsi pengawasan DPRD bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
“Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang bagus dan awet dari uang rakyat. Ke depannya hal seperti ini tidak boleh terulang lagi,” pungkasnya.
Komisi III berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan pekerjaan sekaligus mendorong pengawasan proyek infrastruktur di Kabupaten Majalengka agar semakin ketat, transparan dan berorientasi pada kualitas.**
