MAJALENGKA, RNO — Di tengah sorotan tajam publik nasional pasca-temuan fasilitas istimewa atau "kluster mewah" di sejumlah lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka dipastikan bersih dari praktik serupa. Hal tersebut ditegaskan oleh Pimpinan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Iwan Gunawan, dalam sidak bersama DPRD Kabupaten Majalengka, Selasa (29/09/2026).
Iwan menyatakan, di saat lapas lain diguncang polemik perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu, kondisi di Lapas Majalengka jauh dari praktik miring tersebut. Meski demikian, ia secara terbuka membeberkan realitas pelik di balik tembok penjara, di mana Lapas Majalengka saat ini dihuni oleh 308 orang, padahal kapasitas normalnya hanya menampung 80 hingga 86 orang.
Lapas Adalah Hilir: Soroti Ketidakprofesionalan Aparat Penegak Hukum
Menurut Iwan, persoalan membludaknya jumlah penghuni lapas tidak bisa dilihat secara sempit hanya pada lingkup internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saja. Lapas, kata dia, hanyalah titik akhir atau "hilir" dari proses peradilan pidana yang sering kali bermasalah di hulu.
"Yang harus dibenahi di negeri ini, itu tidak semuanya yang masuk penjara ini ditangani dengan profesional. Lapas adalah hilir, bukan hulu," tegas Iwan di hadapan awak media.
Ia melayangkan kritik keras terhadap institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Iwan menyebutkan bahwa masih banyak penanganan kasus yang kerap dijadikan komoditas transaksional akibat rendahnya integritas oknum aparat.
Selain itu, ia juga menyoroti peran lembaga pengawas seperti Ombudsman serta komisi di DPR RI agar turut aktif mengawasi proses hukum sejak di tingkat penyelidikan kepolisian dan kejaksaan, bukan sekadar menyoroti kondisi di dalam lapas.
Harapan di Balik Keterbatasan Anggaran dan Program Pembinaan
Di balik karut-marut persoalan kapasitas dan minimnya anggaran operasional—di mana anggaran kerap dipangkas sementara tuntutan pembinaan warga binaan terus berjalan—Iwan memberikan apresiasi tinggi kepada kepemimpinan Kalapas Majalengka yang dinilai memiliki kepedulian tinggi membawa perubahan nyata.
Berbagai program pembinaan positif terbukti berjalan di dalam lapas, mulai dari bidang pendidikan melalui berdirinya PKBM Dharmawangsa Nusantara hingga rencana akses perkuliahan Universitas Terbuka (UT) bagi warga binaan. Tak hanya itu, pembinaan kerohanian juga digalakkan lewat Pondok Pesantren Al-Awabin, serta dukungan penyaluran kerja bagi para warga binaan yang telah bebas melalui Yayasan Pancar Kalijati Nusantara.
"Anggarannya tidak ada, dipotong, dipangkas. Tapi tuntutan untuk penyelenggaraan kegiatan positif dituntut. Dari mana lapas mencari itu kalau tidak ada kepedulian?" ujarnya.
Iwan berharap kunjungan dan sidak langsung dari jajaran DPRD Majalengka dapat membuka mata para pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib lembaga pemasyarakatan dan para warga binaan secara menyeluruh.
Reporter: Agung RNO
Editor: Tim Redaksi RNO
