MAJALENGKA, THEREALNEWSONE.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan pinjaman sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., mengatakan kondisi keuangan Pemprov Jabar saat ini turut dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan tetap harus dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan Ineu saat kegiatan pengawasan pemerintahan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka di Saung Eurih Cicurug, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Ineu, rencana pinjaman tersebut telah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Dana tersebut diarahkan untuk membiayai sejumlah program pembangunan yang dinilai mendesak dan menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Pinjaman ini peruntukannya digunakan untuk pembangunan. Tahun 2026 kita dalam posisi defisit karena ada pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat, sementara program pembangunan harus tetap berjalan,” ujar Ineu.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Ineu menyebut sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus penggunaan dana pinjaman. Infrastruktur tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), hingga sarana pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang paling bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena itu, keterbatasan anggaran diharapkan tidak membuat pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kembali tertunda.
Selain berdampak terhadap layanan publik, keberlanjutan proyek pembangunan juga dinilai memiliki kaitan dengan pergerakan ekonomi masyarakat.
Ineu mengatakan aktivitas pembangunan dapat menjaga roda ekonomi tetap bergerak, meskipun kondisi fiskal daerah masih menghadapi tekanan.
“Walaupun sedikit, walaupun tidak memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, paling tidak ada pergerakan ekonomi yang terjadi. Kehidupan masyarakat di masa-masa sulit ini masih ada pergerakan ekonomi yang bisa dirasakan di bawah,” katanya.
DPRD Soroti Kewajiban Daerah
Meski dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, rencana pinjaman tersebut tetap menjadi perhatian DPRD Jawa Barat karena akan menambah kewajiban daerah.
Ineu mengatakan pemerintah provinsi menargetkan kewajiban pinjaman dapat dilunasi dalam masa jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia berharap kondisi perekonomian dan transfer dari pemerintah pusat kembali membaik sehingga pembayaran cicilan dapat dilakukan tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
“Diharapkan tahun depan kalau ekonominya mulai membaik, DAU dan DAK dari pemerintah pusat lancar lagi, sebagian bisa untuk membayar cicilan dan bisa dibayar selama periode beliau,” tuturnya.
Pembangunan Harus Terkoneksi hingga Desa
Ineu menambahkan, dukungan pembangunan juga diarahkan hingga tingkat desa melalui bantuan keuangan yang diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya berfokus pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Infrastruktur provinsi harus terkoneksi dengan jaringan jalan dan sarana yang menjadi kewenangan kabupaten, kecamatan hingga desa.
Dengan skema tersebut, ia berharap pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak.
Namun, di tengah rencana pembiayaan melalui pinjaman, kemampuan daerah dalam mengelola kewajiban jangka menengah juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Keberlanjutan pembangunan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan fiskal agar pembiayaan hari ini tidak menjadi beban berlebihan bagi anggaran daerah pada masa mendatang.
Reporter: Agung
Editor: Tim Redaksi RNO
