Oleh: Dr. H. Toto Warsito, S.Ag., M.Ag., CT
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, 14 Agustus 2026, tidak semata-mata merupakan laporan tentang capaian pemerintahan. Di dalamnya tersirat sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: untuk apa pembangunan dilakukan dan ke mana Indonesia hendak diarahkan?
Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan. Keduanya merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada titik inilah pendidikan memperoleh posisi yang sangat strategis. Sebab, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak mungkin dibangun hanya dengan jalan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan pangan, energi, atau hilirisasi. Semua itu membutuhkan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, terampil, kreatif, dan memiliki kesadaran kebangsaan.
Kedaulatan pada akhirnya adalah kedaulatan manusia.
Pendidikan dan Makna Kedaulatan
Kedaulatan sering dipahami dalam perspektif politik dan ekonomi. Negara disebut berdaulat ketika mampu menentukan arah kebijakannya sendiri, menjaga wilayahnya, mengelola sumber daya alam, serta tidak mudah didikte kepentingan eksternal.
Namun, dalam masyarakat pengetahuan, kedaulatan memiliki dimensi baru: kedaulatan intelektual.
Bangsa yang bergantung pada pengetahuan, teknologi, inovasi, bahkan cara berpikir bangsa lain akan sulit mencapai kedaulatan yang utuh. Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kemampuan bangsa menciptakan pengetahuan dan teknologi sendiri.
Pidato Presiden yang menekankan kemandirian pangan dan energi memberikan pelajaran penting bagi dunia pendidikan. Jika negara ingin berdaulat dalam pangan, sekolah dan perguruan tinggi harus melahirkan generasi yang memahami pertanian modern, teknologi pangan, bioteknologi, perubahan iklim, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Jika Indonesia ingin berdaulat dalam energi, pendidikan harus menyiapkan ilmuwan, teknisi, wirausahawan, dan tenaga profesional yang mampu mengembangkan energi terbarukan dan teknologi energi masa depan.
Dengan demikian, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang mencari pekerjaan. Pendidikan harus menghasilkan pencipta solusi.
Pendidikan untuk Keadilan
Cita-cita Indonesia yang adil juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan.
Keadilan pendidikan bukan sekadar memberikan kesempatan bersekolah. Keadilan berarti memastikan bahwa anak yang lahir di kota besar maupun di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang layak untuk berkembang.
Karena itu, renovasi sekolah yang ditargetkan pemerintah selesai pada 2029 harus dibaca lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik. Presiden menyampaikan bahwa perbaikan sekolah terus diperluas hingga sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk pesantren.
Sekolah yang layak memang penting. Tetapi bangunan yang bagus tidak otomatis menghasilkan pembelajaran yang berkualitas.
Keadilan pendidikan juga berarti menghadirkan guru berkualitas, akses teknologi, bahan ajar yang relevan, layanan pendidikan yang inklusif, serta kepemimpinan sekolah yang mampu menggerakkan perubahan.
Di sinilah pekerjaan rumah pendidikan Indonesia menjadi lebih kompleks.
Jangan sampai terjadi ketimpangan baru: sekolah tertentu memiliki teknologi kecerdasan artifisial, laboratorium digital, dan sumber belajar global, sementara sekolah lain masih berjuang dengan persoalan dasar seperti ruang kelas, internet, dan kekurangan guru.
Keadilan harus hadir bukan hanya dalam akses, tetapi juga dalam mutu.
Dari Sekolah Penghafal Menjadi Sekolah Pemecah Masalah
Indonesia yang makmur membutuhkan sumber daya manusia yang produktif. Karena itu, orientasi pendidikan perlu bergerak dari sekadar penguasaan materi menuju kemampuan menggunakan pengetahuan.
Murid harus dibiasakan bertanya: persoalan apa yang ada di sekitar saya? Mengapa persoalan itu terjadi? Apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikannya?
Pembelajaran semacam ini membuat sekolah terhubung dengan kehidupan.
Masalah sampah dapat menjadi proyek pembelajaran sains dan kewirausahaan. Persoalan air dapat menjadi proyek geografi dan teknologi. Potensi pertanian lokal dapat menjadi laboratorium ekonomi. Budaya daerah dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah, seni, bahasa, sekaligus ekonomi kreatif.
Dengan cara demikian, pendidikan tidak terpisah dari agenda pembangunan nasional.
Sekolah menjadi tempat di mana anak-anak belajar membaca realitas, menemukan masalah, dan menciptakan solusi.
Kemakmuran Tidak Boleh Hanya Diukur dari Angka Ekonomi
Presiden juga mengingatkan bahwa berbagai capaian pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah menyebut 121 kebijakan transformatif telah dijalankan dalam 21 bulan pemerintahan.
Pesan ini penting untuk pendidikan.
Kemajuan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun, jumlah siswa yang memperoleh bantuan, atau banyaknya perangkat digital yang dibagikan. Ukuran akhirnya harus kembali kepada pertanyaan sederhana: apakah pendidikan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik?
Apakah anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang mobilitas sosial?
Apakah lulusan sekolah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja?
Apakah perguruan tinggi menghasilkan inovasi?
Apakah pendidikan melahirkan manusia yang jujur, toleran, bertanggung jawab, dan mampu hidup bersama dalam keberagaman?
Jika jawabannya ya, pendidikan telah ikut membangun kemakmuran.
Sebab kemakmuran bukan hanya perkara pendapatan. Kemakmuran juga menyangkut kualitas manusia, kesehatan, rasa aman, kesempatan berkembang, dan kemampuan menentukan masa depan.
Guru sebagai Penjaga Masa Depan Bangsa
Dalam agenda besar tersebut, guru memiliki posisi yang tidak tergantikan.
Teknologi dapat menyediakan informasi dalam hitungan detik. Kecerdasan artifisial dapat membantu menyusun materi pembelajaran. Mesin dapat mengolah data dalam jumlah besar.
Tetapi pendidikan tetap membutuhkan manusia yang mampu menanamkan nilai, membangun karakter, memberi teladan, dan memahami keunikan setiap peserta didik.
Karena itu, transformasi pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai mengganti guru dengan teknologi. Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk memperkuat kapasitas guru.
Guru masa depan bukan sekadar penyampai materi. Ia menjadi perancang pengalaman belajar, pembimbing, peneliti kelas, pengguna data, dan fasilitator tumbuhnya potensi murid.
Di sinilah investasi pendidikan menemukan maknanya yang paling dalam: investasi terbesar sebuah negara sesungguhnya adalah investasi pada manusia.
Menjadikan Pidato Kenegaraan sebagai Agenda Pendidikan
Pidato kenegaraan akan kehilangan maknanya jika berhenti sebagai teks yang dibacakan di gedung parlemen. Pesan tentang kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus diterjemahkan menjadi agenda konkret di sekolah dan perguruan tinggi.
Kurikulum harus semakin dekat dengan kebutuhan bangsa. Pembelajaran sains dan teknologi harus diperkuat. Literasi digital dan literasi AI harus menjadi bagian penting pendidikan. Pendidikan vokasi harus terkoneksi dengan dunia industri. Perguruan tinggi harus semakin produktif menghasilkan riset dan inovasi.
Pada saat yang sama, pendidikan karakter, kebangsaan, etika, dan gotong royong tidak boleh tersisih.
Sebab bangsa yang maju secara teknologi tetapi rapuh secara moral pada akhirnya juga rapuh secara peradaban.
Pidato Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar sesuatu yang diproklamasikan, tetapi sesuatu yang harus dirasakan rakyat.
Dalam konteks pendidikan, kalimat itu dapat diterjemahkan secara sederhana: kemerdekaan harus dirasakan setiap anak melalui kesempatan belajar yang bermutu.
Anak di kota maupun desa harus memiliki masa depan. Anak dari keluarga kaya maupun sederhana harus memiliki kesempatan berkembang. Anak dengan kemampuan akademik tinggi maupun mereka yang memiliki bakat berbeda harus memperoleh ruang untuk bertumbuh.
Pada akhirnya, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak akan lahir hanya dari kebijakan ekonomi dan politik. Ia lahir dari manusia Indonesia yang merdeka pikirannya, kuat karakternya, tinggi kompetensinya, dan besar kepeduliannya terhadap bangsa.
Karena itu, jika kita ingin membaca arah pembangunan Indonesia dari pidato kenegaraan Presiden, salah satu kesimpulan terpentingnya adalah ini:
membangun Indonesia berarti membangun manusianya, dan membangun manusia berarti memastikan pendidikan menjadi prioritas peradaban.
Sekolah bukan sekadar tempat menyiapkan anak menghadapi ujian. Sekolah adalah tempat bangsa menyiapkan masa depannya.
Dan masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sesungguhnya sedang dibentuk setiap hari—di ruang-ruang kelas, di tangan guru, dan di dalam diri jutaan anak Indonesia.
