MAJALENGKA, THEREALNEWSONE.ID – Pemerintah Kabupaten Majalengka memperkuat infrastruktur pengairan pertanian untuk menjaga produktivitas pangan di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim. Sebanyak 119 unit Irigasi Perpompaan (Irpom) dan 37 unit Irigasi Perpipaan (Irpip) telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Penguatan sistem irigasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Irigasi Perpompaan dan Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati, Asisten Administrasi, Kepala DKP3, Kepala Dinas PUTR, Kepala BKPSDM, Kepala Disdukcapil, para penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari sejumlah wilayah.
Bupati Eman Suherman mengatakan ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian, khususnya bagi petani yang mengandalkan sawah tadah hujan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengantisipasi ancaman kekeringan dengan memperkuat jaringan irigasi, pompanisasi, hingga pemanfaatan teknologi energi terbarukan.
“Hari ini saya bersama Pak Wakil Bupati dan jajaran OPD bersilaturahmi dengan para petani, kelompok tani, Gapoktan, dan penyuluh. Mengingat kondisi berdasarkan BMKG El Nino sedang tinggi-tingginya, saya tidak ingin teman-teman petani mengalami gagal panen,” ujar Eman.
156 Unit Irpom dan Irpip Disalurkan
Pemkab Majalengka telah menyalurkan 119 unit Irpom dan 37 unit Irpip ke sejumlah wilayah. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian, terutama menghadapi Musim Tanam II (MT2).
Selain pompanisasi dan jaringan perpipaan, pemerintah daerah juga mengoptimalkan sistem pengairan melalui pembangunan serta penanganan sodetan di sejumlah wilayah.
Eman menyebut penanganan sodetan di wilayah utara telah memberikan dampak terhadap luasan lahan yang dapat dipanen.
“Biasanya dari 2.000 hektare di wilayah utara, hanya 500 hektare yang bisa dipanen karena ancaman gagal panen. Sekarang dengan adanya sodetan yang disetujui BBWS, seluruh 2.000 hektare tersebut sudah bisa dipanen,” katanya.
Untuk wilayah Ligung, Bantarwaru, dan Leuweunghapit, Pemkab Majalengka menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, pemerintah mendorong pemanfaatan pompa berbasis solar cell atau tenaga surya melalui kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya operasional petani, terutama penggunaan bahan bakar solar.
Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Majalengka mengusulkan pembangunan sodetan baru sepanjang sekitar 700 meter di Saluran Sindupraja.
Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan mendukung proses pembebasan lahan agar pembangunan sodetan tersebut dapat direalisasikan dan membantu memastikan pasokan air menuju wilayah Bantarwaru dan Leuweunghapit.
Selain itu, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan teknis yang mengalami kerusakan terus didorong. Pemkab juga mengusulkan pembangunan sejumlah embung, salah satunya di wilayah Mekarjaya, kepada Kementerian Pertanian.
LP2B 40.700 Hektare Dipertahankan
Penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan infrastruktur pengairan. Pemkab Majalengka juga berupaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi.
Bersama ATR/BPN, pemerintah daerah telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 40.700 hektare.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mempertahankan posisi Majalengka sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat.
Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman, mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan sarana Irpom dan Irpip yang telah disalurkan berfungsi serta memberikan manfaat bagi kelompok tani.
DKP3 bersama para penyuluh pertanian juga melakukan pendampingan dan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi.
Pemetaan tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah, baik berupa pompa, jaringan perpipaan, rehabilitasi irigasi maupun bantuan lainnya, dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Petani Sambut Penguatan Pengairan
Program penguatan irigasi dan pompanisasi mendapat respons positif dari petani. Selain membantu memastikan ketersediaan air, pemanfaatan pompa berbasis energi surya dinilai berpotensi menekan biaya operasional.
Kohar, petani asal Ligung, mengatakan bantuan pompa dan pembangunan sodetan memberikan harapan bagi petani dalam menghadapi musim kemarau.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Pemkab Majalengka. Dulu setiap kali El Nino atau musim kemarau datang, kami selalu cemas sawah tadah hujan akan kekeringan dan gagal panen. Bantuan pompa, sodetan, dan fasilitas pompa listrik ini sangat membantu kami mengurangi biaya operasional solar,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi pengairan yang semakin baik membuat petani lebih optimistis menghadapi MT2.
“Air sekarang bisa mengalir lancar sampai ke ujung sawah. Kami makin optimistis swasembada dan hasil panen MT2 ini bisa sukses melimpah,” katanya.
Pemkab Majalengka berharap kolaborasi bersama BBWS, DKP3, penyuluh, kelompok tani, dan Gapoktan dapat memperkuat sistem pengairan pertanian sekaligus mengantisipasi risiko kekeringan.
Penguatan infrastruktur irigasi yang dibarengi perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan diharapkan mampu menjaga produktivitas pangan dan mempertahankan Majalengka sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Barat.
Penulis: Spd
Editor: Agung
