Real news one-Majalengka,Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat terus berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal maraknya informasi negatif dan hoax di era digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan memperkuat peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan work shop bertema "KIM Peduli Digital" yang diselenggarakan di Politeknik Mardira Panyingkiran, Majalengka, Selasa (2/6/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai narasumber menyatakan bahwa keberadaan KIM sangat krusial di era revolusi informasi saat ini. Menurutnya, arus informasi bergerak sangat deras dalam hitungan detik, sehingga diperlukan wadah di tingkat masyarakat bawah yang mampu memilah dan menyaring informasi sebelum dikonsumsi publik.
"Kami berharap Komunitas Informasi Masyarakat ini bisa betul-betul terbentuk di seluruh Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke tingkat desa. KIM harus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi digital," ujar Taufik Hidayat saat diwawancarai pasca-acara.
Taufik menambahkan, urgensi pembentukan KIM yang merata di Jawa Barat dipicu oleh masih tingginya angka masyarakat yang terjebak dalam aktivitas ilegal berbasis digital, serta maraknya penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial.
"Jawa Barat ini termasuk yang tertinggi dalam penggunaan judi online dan pemanfaatan pinjaman online. Ditambah lagi dengan maraknya berita hoaks di media sosial. Melalui KIM, kita harapkan pemahaman masyarakat meningkat sehingga isu hoaks bisa langsung ditangkal di masyarakat bawah, dan hal-hal negatif lainnya bisa ditekan. Informasi yang terukur dan baik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga," tambah Taufik.
Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD Jabar melalui Komisi I siap mengawal regulasi dan alokasi anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendukung pembentukan, pembinaan, hingga penyediaan sarana prasarana KIM di daerah-daerah yang belum memilikinya. DPRD juga menyarankan agar Diskominfo Jabar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta mengadakan evaluasi kompetensi tahunan dengan memberikan reward (penghargaan) bagi KIM yang aktif mengedukasi warga.
Merespons dukungan dari pihak legislatif, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim menyambut baik sinergi yang terjalin. Pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti arahan DPRD Jabar untuk mempercepat pemerataan pembentukan KIM di seluruh wilayah Jawa Barat melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Jabar, khususnya dalam hal penguatan regulasi dan penganggaran. Kami sepakat bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat di ruang digital yang sangat luas ini," ungkap Kabid IKP Diskominfo Jabar.
Diskominfo Jabar juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas anggota KIM agar memiliki kemampuan literasi yang mumpuni, terutama dalam melakukan verifikasi informasi guna mengkounter isu hoaks yang beredar di masyarakat tingkat bawah.
"Sesuai masukan dari Pak Wakil Ketua DPRD, kami akan menyiapkan instrumen evaluasi berupa penilaian kompetensi KIM secara berkala. Hal ini penting agar KIM tidak hanya sekadar dibentuk, tetapi memiliki kecakapan (skill) untuk menjadi benteng pertahanan informasi, mengkounter hoaks di akar rumput secara mandiri, sekaligus meluruskan sentimen-sentimen negatif yang merugikan masyarakat," pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan peserta Bimtek dari salah satu KIM di Majalengka, Saprodin menyambut baik adanya pembekalan literasi digital ini. Ia mengakui bahwa tantangan mengedukasi masyarakat di tingkat bawah saat ini semakin berat akibat derasnya arus informasi di grup-grup percakapan instan.
"Di tingkat desa, warga sering kali langsung percaya dengan informasi yang dibagikan di grup WhatsApp tanpa menyaringnya terlebih dahulu, mulai dari isu hoaks kesehatan, bantuan sosial palsu, hingga tawaran pinjol yang terlihat menggiurkan. Melalui bimtek 'KIM Peduli Digital' ini, kami jadi tahu cara memverifikasi informasi dan bagaimana meng-counter hoaks tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh tetangga dan warga sekitar kami," ujar ketua KIM Hujan Keruh.
Kegiatan bimtek menghadirkan narasumber Fikri Emsa Silmi praktisi IT dan Riza Dwi Januar dari Besok Senin. Kegiatan work shop ini diharapkan menjadi momentum kuat bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk berkolaborasi mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang makin cakap digital, sejahtera, dan tangguh terhadap ancaman kejahatan siber maupun disinformasi.spd
