Di negeri yang mengaku demokratis, ada satu fenomena menarik yang layak diteliti para ilmuwan politik, psikolog, bahkan mungkin paranormal. Setiap kali mahasiswa turun ke jalan membawa kritik, selalu muncul dua tuduhan sakti yang seolah sudah menjadi mantra resmi: mereka adalah pembenci pemerintah, dan mereka ditunggangi pihak asing.
Aneh memang. Mahasiswa belum selesai membentangkan spanduk, belum selesai berorasi, bahkan mungkin belum sempat sarapan, sudah ada kesimpulan bahwa mereka pasti membenci pemerintah. Seolah-olah dalam logika sebagian pihak, kritik bukanlah bagian dari demokrasi, melainkan bentuk pengkhianatan.
Padahal dalam negara demokrasi, kritik justru merupakan vitamin bagi kekuasaan. Pemerintah yang sehat semestinya membutuhkan kritik sebagaimana manusia membutuhkan cermin. Tanpa cermin, seseorang tidak akan tahu ada noda di wajahnya. Namun yang terjadi sekarang, cermin itu justru dituduh sebagai musuh karena berani menunjukkan kenyataan.
Lebih lucu lagi adalah tuduhan klasik bahwa setiap demonstrasi pasti ditunggangi pihak asing. Entah mengapa pihak asing selalu menjadi tersangka favorit. Harga beras naik, asing. Mahasiswa demo, asing. Ada kritik terhadap kebijakan, asing. Seolah-olah kekuatan asing memiliki waktu luang luar biasa untuk mengatur semua urusan domestik Indonesia dari pagi sampai malam.
Pertanyaannya sederhana: apakah rakyat tidak boleh kecewa atas keadaan yang mereka rasakan sendiri? Apakah mahasiswa tidak mampu berpikir kritis tanpa harus disetir kekuatan luar? Tuduhan seperti itu justru merendahkan kapasitas intelektual mahasiswa dan mengabaikan fakta bahwa keresahan sosial sering kali lahir dari pengalaman nyata masyarakat.
Yang lebih mengkhawatirkan, energi pemerintah dan para pendukungnya sering habis untuk mencari siapa yang berada di belakang kritik, bukan mencari apa substansi kritik itu sendiri. Padahal jauh lebih bermanfaat jika setiap aksi demonstrasi dijadikan momentum evaluasi dan introspeksi.
Bukankah sejarah menunjukkan bahwa banyak kebijakan gagal justru karena pemerintah terlalu sibuk membela diri dan terlalu sedikit mendengar?
Contoh paling nyata saat ini adalah munculnya skandal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang sejak awal dipromosikan sebagai kebijakan unggulan dan simbol keberpihakan kepada rakyat kini justru menghadapi persoalan serius akibat dugaan korupsi dan tata kelola yang dipertanyakan.
Tentu tidak adil menyimpulkan bahwa seluruh program gagal hanya karena ada kasus korupsi. Namun juga tidak jujur jika menganggap skandal tersebut sebagai persoalan kecil yang tidak mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam desain pengawasan dan pelaksanaan program.
Jika sebuah program yang sangat besar, sangat mahal, dan sangat dipromosikan ternyata menghasilkan skandal besar dalam waktu relatif singkat, bukankah itu seharusnya menjadi alarm untuk melakukan evaluasi menyeluruh?
Ataukah kita harus menunggu munculnya skandal berikutnya pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebelum mulai mengakui adanya potensi masalah?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Justru pertanyaan seperti inilah yang seharusnya dijawab secara terbuka oleh pemerintah agar publik memperoleh kepastian bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar dikelola dengan baik.
Hal yang sama dapat dibaca dari munculnya film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti berbagai persoalan di sekitar proyek-proyek strategis nasional. Terlepas dari perdebatan mengenai isi dan sudut pandangnya, kemunculan film tersebut menunjukkan bahwa ada kegelisahan sosial yang tidak boleh diabaikan.
Ketika karya jurnalistik, film dokumenter, penelitian akademik, dan demonstrasi mahasiswa menyampaikan pesan yang serupa, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan lagi siapa yang berbicara, melainkan mengapa begitu banyak pihak menyampaikan kegelisahan yang sama.
Sayangnya, pemerintah sering terlihat lebih nyaman membantah daripada mendengar. Lebih nyaman menyerang kritik daripada menjawab substansi kritik. Lebih nyaman mencari kambing hitam daripada mengakui adanya kelemahan.
Padahal kejujuran bukanlah tanda kelemahan. Justru kejujuran adalah fondasi kepemimpinan yang kuat.
Tidak ada pemerintah yang sempurna. Tidak ada program yang bebas dari kesalahan. Yang membedakan pemerintah demokratis dengan rezim yang anti kritik adalah keberanian untuk mengakui kekurangan dan memperbaikinya.
Publik tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Publik hanya menuntut pemerintah menjadi jujur.
Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik (public trust) tidak dibangun oleh slogan, baliho, pencitraan, atau pidato yang megah. Kepercayaan dibangun oleh kesediaan pemerintah untuk mengatakan: "Ya, ada yang salah. Ya, kami akan memperbaikinya."
Kalimat sederhana itu mungkin jauh lebih bernilai daripada seribu tuduhan bahwa semua pengkritik adalah pembenci dan semua demonstran adalah agen asing.
Karena dalam demokrasi yang sehat, kritik bukan musuh negara. Kritik adalah alarm yang mencegah negara tersesat terlalu jauh.[]**
**) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
