Majalengka, THE REAL NEWS ONE–– Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mewujudkan pendidikan berbasis kesetaraan yang berkualitas. Salah satunya, lewat program Sekolah Inklusi.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Majalengka, H. Rd. Muhammad Umar Ma'ruf, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Negara wajib menjamin akses pendidikan yang setara, bermutu, dan tanpa diskriminasi," ujar Umar, seusai penutupan Bimtek Optimalisasi Pendidikan Sekolah Inklusi, di Gedung Nyi Rambut Kasih, Rabu, (22/10/25).
Setidaknya, hadir dalam kegiatan tersebut 260 peserta dari Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh penggiat disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Diketahui, meskipun terdapat ribuan sekolah inklusif di Indonesia, baru sekitar 14 persenan yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagai tenaga pendukung utama bagi siswa penyandang disabilitas.
"Keberadaan ULD sangat strategis sebagai jembatan yang memastikan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan setara," ucap Kadisdik.
Ia menegaskan, optimalisasi ULD tidak boleh sebatas formalitas. ULD harus benar-benar responsif, memiliki SDM terlatih, sarana prasarana yang ramah disabilitas, serta dukungan regulasi yang kuat.
"Unit ini harus berkelanjutan dan mampu menghapus hambatan yang dihadapi peserta didik disabilitas. Dengan begitu, ULD dapat menjadi motor penggerak inklusi, kesetaraan, dan keadilan dalam pendidikan," pungkasnya.(*)
