Gambar

Gambar

SPPG Pasindangan Lumpuh Total: Dugaan Intervensi Politisi, Nepotisme Yayasan, hingga Carut-Marut Tata Kelola Program MBG

Tim Redaksi
Minggu, 15 November 2026
Last Updated 2026-11-15T13:48:48Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
masukkan script iklan disini


MAJALENGKA, RNO — Lumpuhnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasindangan dengan ID: ZFTMU7YA di bawah naungan Yayasan Sinar Baru Tiga, Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, menyisakan persoalan pelik yang mencederai esensi program strategis nasional. Bukan sekadar penghentian pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG), kemelut ini membuka kotak pandora karut-marut tata kelola yayasan, cengkeraman intervensi politik, pelanggaran hukum normatif, hingga monopoli rantai pasok pangan.


SPPG yang seharusnya menjadi garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat tercatat berhenti beroperasi total sejak 16 Oktober 2026. Sehari sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, bangunan yang disewa sebagai dapur operasional digembok langsung oleh pemilik gedung, Zenal, akibat kemacetan dan ketidaksepakatan pembayaran sewa.


Konflik Sewa Gedung dan Amburadulnya Manajemen


Berdasarkan keterangan Zenal saat ditemui di lokasi, masa perjanjian sewa bangunan sejatinya telah berakhir. Namun, iktikad baik untuk perpanjangan kontrak kandas di tengah jalan akibat tawaran pihak pengelola yang dinilai tidak profesional.


Zenal mengungkapkan bahwa seorang figur bernama Edi Karsidi mengajukan skema pembayaran sewa secara eceran bulanan—jauh dari kesepakatan awal yang bersifat tahunan.


"Pak Dewan hanya sanggup membayar secara bulanan, itu pun beliau menyatakan hanya akan membayar sewa selama dua bulan saja dengan nilai Rp5.000.000 per bulan kepada saya. Jelas saya menolak karena aturannya dan kesepakatan kami sewa bangunan ini dibayar secara tahunan, bukan eceran bulanan seperti itu," tegas Zenal geram.


Fakta ini membuktikan bahwa lumpuhnya layanan MBG di Pasindangan tidak bersumber dari kendala teknis dapur semata, melainkan karut-marut manajerial yang akut dari para pengelolanya.


Bayang-Bayang Intervensi Politisi dan Dinasti Keluarga


Dalam penelusuran mendalam tim jurnalis, nama Edi Karsidi, S.Pd. kerap disebut oleh berbagai narasumber sebagai pengendali utama di balik kebijakan operasional SPPG Pasindangan. Perlu diketahui, Edi Karsidi merupakan anggota DPRD Kabupaten Majalengka periode 2024–2029 dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Majalengka 2.


Ironisnya, pucuk pimpinan Yayasan Sinar Baru Tiga selaku badan hukum pengelola dipegang oleh Madina Permata Julia, yang disebut-sebut merupakan anak kandung Edi Karsidi sendiri. Hubungan kekeluargaan ini memicu pertanyaan besar di tengah publik mengenai batas tegas antara kewenangan struktural yayasan dan dugaan intervensi kekuasaan politik praktis.


Pelanggaran Konstitusional dan Konflik Kepentingan Pejabat Publik


Keterlibatan langsung anggota DPRD kabupaten/kota—termasuk dari jajaran Komisi IV DPRD Majalengka—dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung merupakan bentuk konflik kepentingan nyata yang berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, regulasi utama yang dilanggar mencakup:

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 188 secara tegas melarang anggota DPRD kabupaten/kota merangkap jabatan atau terlibat dalam pengelolaan badan dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN maupun APBD. Karena program MBG dibiayai melalui keuangan negara, keterlibatan anggota dewan sebagai pengelola dapur atau SPPG dinilai bertentangan secara hukum. Selain itu, hal ini mencederai fungsi pengawasan Komisi IV DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan pendidikan. Mengelola sekaligus mengawasi program yang sama menghilangkan objektivitas fungsi pengawasan legislatif.
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3): Pasal 400 ayat (1) dan (2) melarang rangkap jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD serta melarang pekerjaan lain yang berkaitan dengan wewenang, tugas, dan hak anggota dewan. Pasal 400 ayat (3) juga secara tegas melarang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas maupun memanfaatkan jabatan.
  • Peraturan Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik DPRD: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, anggota legislatif dilarang memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari proyek yang didanai keuangan negara, di mana pelanggaran kode etik ini dapat diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat.
  • Tinjauan Aturan Teknis Badan Gizi Nasional (BGN): Meskipun pimpinan BGN sempat menyatakan bahwa pendaftaran mitra SPPG terbuka bagi seluruh warga negara yang lolos verifikasi melalui yayasan atau badan usaha, keterbukaan syarat teknis tersebut tidak sedikit pun menggugurkan larangan rangkap jabatan serta larangan pengelolaan anggaran APBN/APBD yang mengikat pejabat publik. Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan SPPG diwajibkan memberdayakan ekonomi lokal dan UMKM. Dugaan monopoli rantai pasok dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah dapat dijerat melalui mekanisme pengawasan BGN maupun hukum tindak pidana korupsi.


Monopoli Rantai Pasok dan Dugaan Konflik Kepentingan


Kecurigaan publik semakin menguat tatkala menelisik pola pengadaan bahan pangan dan logistik dapur SPPG Pasindangan. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, distribusi kebutuhan dapur diduga terkonsentrasi secara eksklusif pada lingkaran kerabat dan orang-orang dekat sang politisi:

  • Air Galon Isi Ulang: Pasokan dikendalikan oleh H. Jenal.
  • Komoditas Beras: Pasokan melibatkan seorang oknum Babinsa Desa Pasindangan (bertugas di Koramil 1714/Jatitujuh) yang menjalankan bisnis pribadi—catatan penting: ini murni ranah bisnis personal, bukan representasi institusi TNI/Koramil.
  • Kebutuhan Pangan Lainnya: Ditangani oleh Anggi, yang diidentifikasi sebagai kerabat dekat Edi Karsidi.


Pola penunjukan mitra pasok tanpa mekanisme keterbukaan dan transparansi ini melanggar prinsip akuntabilitas publik dan asas pemberdayaan UMKM lokal yang diatur dalam regulasi BGN.


Relokasi Tanpa Restu BGN: Gerilya Senyap di Blok Bojong Danu


Di tengah tekanan publik akibat penyegelan gedung lama, pengelola berupaya melakukan pemindahan dapur ke lokasi baru di Blok Bojong Danu, Desa Jatitujuh. Namun, langkah ini diduga dilakukan secara serampangan tanpa mengantongi keabsahan administratif.


Seorang sumber internal berinisial LS membeberkan bahwa status lokasi baru tersebut masih menggantung. "Katanya sih menurut informasi intern SPPG bahwa status di lokasi baru masih menunggu jawaban dari BGN, sekalian suratnya belum ada dari BGN nya," ungkap LS.


Pantauan langsung di lokasi baru pada 14 November 2026 mendapati Kepala SPPG Pasindangan memang tampak berada di tempat. Kendati demikian, tidak ada aktivitas memasak, pemorsian, maupun distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat. Para pekerja, satpam, hingga relawan mengakui bahwa dapur belum berfungsi, meskipun inventaris dari lokasi lama telah diangkut ke sana.


Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Edi Karsidi pada 12 November 2026 tidak membuahkan hasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Edi sempat mengarahkan agar konfirmasi ditujukan melalui kuasa hukumnya, DB. Namun, agenda pertemuan yang dijadwalkan pada 13 November 2026 batal terlaksana akibat kesibukan pihak kuasa hukum.


Desakan Evaluasi Menyeluruh dan Audit APH


Kemelut di SPPG Pasindangan tidak boleh sekadar dipandang sebagai sengketa perdata sewa bangunan biasa. Ada pelanggaran hukum administratif, rangkap jabatan pejabat negara, potensi tindak pidana KKN, serta hak-hak anak-anak penerima manfaat yang dirampas akibat syahwat kekuasaan.


Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Kehormatan DPRD Majalengka, bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dituntut turun tangan untuk mengaudit total tata kelola SPPG Pasindangan ZFTMU7YA. Transparansi perizinan relokasi, penegakan sanksi atas rangkap jabatan anggota dewan, pemberantasan nepotisme yayasan, serta investigasi atas dugaan monopoli rantai pasok harus dibuka seterang-terangnya demi menjaga marwah negara dan kesejahteraan masyarakat.


Reporter: Tim Investigasi RNO

Editor: Tim Redaksi RNO

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl