MAJALENGKA, RNO — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri Sinargalih II (NPSN: 20213696), Jalan Raya Sinargalih, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, diguncang skandal besar. Proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1.304.319.622 ini tidak hanya menyisakan pengerjaan fisik yang amburadul, tetapi juga mengungkap dugaan praktik pemotongan anggaran (kickback), pencatutan nama partai politik, hingga tekanan psikologis dan finansial terhadap pengelola sekolah.
Temuan ini terungkap setelah tim awak media melakukan observasi langsung di lokasi proyek pada Rabu (30/9/2026).
4 Titik Hitam Penyimpangan Fisik di Lapangan
Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi, tim menemukan sejumlah indikasi penyimpangan teknis yang meragukan kualitas bangunan:
- Plafon Asal Jadi: Material plafon lama tidak diganti baru, melainkan hanya dilapisi cat ulang.
- Baja Ringan Di Bawah Standar: Rangka baja ringan terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia (SNI), di mana cap merek pada material terhapus hanya dengan usapan air.
- Pengabaian K3: Para pekerja beraktivitas di lapangan tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar keselamatan kerja.
- Panitia "Gaji Buta": Pengurus Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang ditetapkan dalam SK jarang menampakkan diri. Kehadiran anggota panitia di luar kepala sekolah, sekretaris, dan bendahara dinilai tidak rutin, memicu potensi pelanggaran hukum terkait operasional tanpa pengawasan melekat.
Modus "Jalur Aspirasi" dan Pencatutan Nama Partai
Saat awak media mendatangi kediaman pribadi Kepala Sekolah sekaligus Ketua P2SP, Imas Trisnawati, fakta mengejutkan dibongkar secara terbuka. Imas menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mengajukan usulan revitalisasi melalui jalur aspirasi politik mana pun.
Awal mula program masuk bermula dari tautan (link) Zoom Meeting yang dibagikan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Setelah mengikuti Bimbingan Teknis di Jakarta, Imas didatangi seseorang bernama Ali di lobi hotel yang mengaku sebagai perwakilan Komisi X DPR RI.
Di sisi lain, jurnalis telah melakukan konfirmasi kepada pengurus DPC Partai Gerindra Majalengka sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Jujun. Melalui sambungan loudspeaker, Jujun bersama Anggota DPRD Majalengka Hj. Dinar Tisnawati, S.E., M.A.P., serta Ketua DPC Partai Gerindra Majalengka yang juga Anggota DPR RI Dr. H. Jefry Romdhonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M., dengan tegas membantah keterlibatan partai maupun adanya instruksi jalur aspirasi tersebut. Jujun juga memastikan bahwa nama-nama seperti Adi dan Panji bukan merupakan kader atau pengurus Partai Gerindra.
Alur Pemotongan 26 Persen dan Tekanan Finansial
Desakan intensif datang dari Adi Luthfi Fuadi, S.H. dan Panji Perdana yang mengeklaim diri sebagai utusan partai. Pihak P2SP sempat menawar potongan dari 30% menjadi 15%, namun ditolak hingga akhirnya disepakati angka 26 persen dari total pagu anggaran atau setara Rp339.123.101.
Karena stok tunai di Bank Mandiri Cabang Talaga tidak mencukupi, pencairan tunai dialihkan ke Bank Mandiri Cabang Cikijing. Uang tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Adi, sementara Panji mengendalikannya dari balik layar via WhatsApp.
Akibat kas sekolah yang terkuras habis oleh potongan fantastis tersebut, dana operasional macet total. Terdesak kewajiban membayar upah pekerja bangunan yang mendesak, Bendahara P2SP, Asep, terpaksa menjaminkan SK PNS miliknya ke Bank BJB untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000. Akibat akumulasi bunga kredit, beban utang pribadi bendahara kini membengkak menjadi sekitar Rp60.000.000.
Kunci Hukum & Indikasi Pelanggaran:
- Pasal 12 huruf e UU Tipikor (Pemerasan dalam Jabatan/Pungli): Penyerahan tunai hasil pemotongan 26% dari pagu APBN. APH didesak mengamankan rekaman CCTV Bank Mandiri Cabang Cikijing, slip penarikan, dan jejak digital.
- Pasal 21 UU Tipikor (Obstruction of Justice): Instruksi penghapusan bukti foto dokumentasi penyerahan uang dan tekanan terhadap bendahara sebagai saksi kunci.
Desakan Lintas Instansi dan Langkah Hukum
Melihat karut-marut yang menyandera dunia pendidikan di Majalengka ini, publik dan awak media mendesak langkah konkret dari berbagai lembaga:
- Aparat Penegak Hukum (Polres Majalengka, Kejari, Kejati Jabar, Bareskrim Polri, hingga KPK): Segera memanggil Adi Luthfi Fuadi, S.H., Panji Perdana, Ali, serta pihak terkait, dan menyita barang bukti perbankan.
- Inspektorat Jenderal Kemendikbud & Inspektorat Daerah: Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap RAB, RAP, realisasi operasional P2SP, dan fisik bangunan.
- Dinas PUPR & Disnakertrans: Melakukan uji laboratorium terhadap spesifikasi baja ringan serta memberikan sanksi atas pelanggaran UU Keselamatan Kerja (K3).
Redaksi RNO tetap membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjunjung tinggi asas keberimbangan dan kode etik jurnalistik.**
Redaksi RNO - Tajam, Aktual, Mempesona
