KOTAMOBAGU, RNO — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan menjadi tonggak penting sekaligus penegasan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kotamobagu mendesak jajaran penyidik Polda Sulawesi Utara agar menghormati kebebasan pers serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menangani sengketa produk jurnalistik.
PWI Kotamobagu menegaskan bahwa profesi wartawan dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terlebih, melalui putusan yang dibacakan pada 19 Januari 2026 tersebut, MK telah memperjelas bahwa penjatuhan sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan yang bekerja secara sah hanya dapat ditempuh apabila mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta pengujian kode etik melalui Dewan Pers telah ditempuh dan tidak menemui titik temu.
Dewan Pers sebagai Forum Utama Sengketa Pers
Putusan MK ini semakin memperkokoh posisi Dewan Pers sebagai forum utama dan pertama dalam menyelesaikan berbagai sengketa pers di tanah air. Oleh karena itu, PWI Kotamobagu menilai aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Utara wajib memahami substansi putusan tersebut secara utuh sebelum mengambil langkah hukum terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugas reportasenya.
"Jangan sampai instrumen hukum justru digunakan untuk menekan wartawan, membungkam kritik, atau menghambat kerja-kerja jurnalistik yang merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi," tulis pernyataan tersebut.
Profesionalisme dan Kewajiban Etik Wartawan
Kendati demikian, PWI Kotamobagu mengingatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pers tidak serta-merta menjadi bentuk kekebalan mutlak (absolute immunity). Wartawan tetap terikat pada kewajiban moral dan profesional untuk bekerja berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial.
Apabila pihak tertentu merasa dirugikan oleh suatu karya jurnalistik, mekanisme penyelesaian yang sah telah diatur secara jelas melalui hak jawab, hak koreksi, serta pelaporan ke Dewan Pers sesuai ketentuan undang-undang.
PWI Kotamobagu berharap jajaran kepolisian di Sulawesi Utara dapat menjadikan putusan MK ini sebagai pedoman operasional dalam menangani perkara yang bersinggungan dengan kerja jurnalistik, demi merawat kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan hak publik atas informasi.
Reporter: R01
Editor: Tim Redaksi RNO
