RABAT, RNO — Dinamika tata kelola pemerintahan Kerajaan Maroko terus menunjukkan arah progresif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Yang Mulia Raja Mohammed VI didampingi Putra Mahkota Moulay El Hassan memimpin langsung Rapat Dewan Menteri di Istana Kerajaan, Rabat. Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna menyetujui arah kebijakan umum serta prioritas utama dalam Rancangan Undang-Undang Keuangan (RUU Keuangan) Tahun Anggaran 2027.
Ketahanan Makroekonomi dan Lima Pilar RUU Keuangan 2027
Dalam pemaparannya di hadapan Dewan Menteri, Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kinerja Publik melaporkan ketahanan ekonomi Maroko yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Maroko diproyeksikan mencapai 4,7% pada tahun 2026, dengan tingkat inflasi yang berhasil ditekan sangat rendah di angka 0,7%, serta defisit anggaran yang terjaga pada level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Berlandaskan fondasi makroekonomi yang solid tersebut, RUU Keuangan 2027 menetapkan lima pilar prioritas strategis:
- Pemulihan Daya Beli dan Perlindungan Sosial: Menggulirkan reformasi struktural pasar dan harga mulai 2027, memperluas jaminan kesehatan berkelanjutan, meningkatkan bantuan sosial langsung, memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan pendidikan publik, serta melanjutkan program bantuan perumahan langsung.
- Pemberdayaan Akses Pemuda: Meluncurkan program nasional terintegrasi periode 2027–2031 yang mengintegrasikan pelatihan, inkubasi bisnis, akses pembiayaan, garansi, hingga perluasan pangsa pasar kerja bagi generasi muda.
- Desentralisasi dan Pembangunan Wilayah: Mengalokasikan dana sebesar 25 miliar dirham untuk mendukung program pembangunan wilayah terpadu generasi baru, memperjelas pembagian wewenang regional, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah.
- Kedaulatan Strategis: Memprioritaskan ketahanan air, pengembangan energi terbarukan, program hidrogen hijau, infrastruktur gas, ketahanan pangan, hingga kedaulatan di sektor digital.
- Daya Saing Ekonomi dan Investasi: Menjaga stabilitas fiskal, mendorong investasi swasta melalui Piagam Investasi, mereformasi pusat investasi regional, serta memberikan dukungan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Apresiasi PERSISMA dan Urgensi Pemerataan hingga Wilayah Sahara
Capaian dan arah kebijakan anggaran yang inklusif ini mendapat perhatian hangat dari dunia internasional. Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen kepemimpinan Raja Mohammed VI.
"Arah kebijakan anggaran 2027 yang dicanangkan oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI mencerminkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkeadilan," ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Lalengke menekankan pentingnya implementasi perencanaan anggaran yang menyentuh tingkat tapak (grassroots), termasuk bagi masyarakat yang bermukim di wilayah selatan Kerajaan Maroko atau kawasan Sahara Maroko. Alokasi anggaran regionalisasi sebesar 25 miliar dirham serta penguatan ketahanan air dan pangan diharapkan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.
Tinjauan Filosofis: Keadilan Distributif dan Kapabilitas Warga
Langkah strategis Kerajaan Maroko dalam memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial turut dicermati melalui kacamata pemikir besar dunia:
- Amartya Sen: Melalui teori Capability Approach, ekonom peraih Nobel ini menekankan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar akumulasi PDB, melainkan perluasan kebebasan dan kapasitas riil warga negara—tercermin dari perluasan jaminan sosial dan layanan dasar Maroko.
- John Rawls: Dalam teori Justice as Fairness, ditekankan bahwa kebijakan ekonomi dan ketimpangan harus diatur sedemikian rupa demi memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yang sejalan dengan komitmen alokasi anggaran bagi daerah-daerah terluar seperti wilayah Sahara.
Melalui arah anggaran yang berfokus pada kebutuhan dasar rakyat, Maroko kian mantap menapaki tahun 2027 sebagai fondasi kokoh menuju kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.
Sumber: PERSISMA
Editor: Tim Redaksi RNO
