MAJALENGKA, RNO — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Majalengka terus mengintensifkan pengawalan pada tahap akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan. Sebagai langkah krusial untuk menyerap aspirasi secara transparan, Pansus menggelar uji publik dengan melibatkan berbagai organisasi kepemudaan (OKP).
Kegiatan uji publik tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka pada Senin (19/10/2026), dengan menghadirkan jajaran pengurus serta perwakilan seluruh OKP yang bernaung di bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majalengka.
Momentum Penyerapan Aspirasi dan Penguatan Payung Hukum
Anggota Pansus Raperda Kepemudaan DPRD Majalengka, Fajar Shidik, menjelaskan bahwa uji publik ini merupakan agenda penungkas guna menghimpun masukan, saran, serta pandangan kritis dari elemen kepemudaan terhadap substansi Raperda yang sedang dibahas. Menurutnya, pelibatan aktif OKP sangat esensial agar regulasi yang dilahirkan benar-benar relevan dengan kebutuhan riil serta tantangan zaman yang dihadapi oleh generasi muda di Majalengka.
"Uji publik ini menjadi momentum bagi kami untuk mendengarkan secara langsung masukan dari OKP yang berada di bawah naungan KNPI. Kami ingin Raperda Kepemudaan ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembinaan, pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas pemuda," tegas Fajar Shidik.
Raperda ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan peran pemuda sebagai penerus bangsa sekaligus mitra kolaboratif pemerintah dalam pembangunan daerah. Melalui regulasi tersebut, diharapkan terbuka ruang partisipasi yang inklusif, penguatan sinergi antara pemda dan KNPI, serta dorongan nyata bagi pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemuda.
Komitmen KNPI dan Suara Kritis Organisasi Kepemudaan
Menanggapi proses legislasi tersebut, Ketua DPD KNPI Kabupaten Majalengka, Anto Febrianto, menyambut baik pelibatan menyeluruh organisasi kepemudaan dalam penyusunan Raperda ini. Ia menekankan bahwa pemuda harus diposisikan sebagai subjek sekaligus motor penggerak utama pembangunan.
"Pemuda bukan hanya objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek sekaligus motor penggerak pembangunan. Karena itu, kami berharap Perda Kepemudaan ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk berpartisipasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan Majalengka Langkung Sae," ungkap Anto.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Pemuda PUI Kabupaten Majalengka, Ahmad Yunus, turut menyoroti pentingnya penguatan karakter, pendidikan, kepemimpinan, dan kepekaan sosial pemuda. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Ka'bah (AMK) Kabupaten Majalengka, Yusup, menekankan agar implementasi Perda ke depan menjamin prinsip keadilan, keterbukaan, serta nondiskriminatif bagi seluruh OKP dan komunitas pemuda—baik di tingkat kabupaten maupun basis kecamatan.
"OKP dan komunitas pemuda harus dilibatkan secara adil. Jangan sampai kesempatan untuk berpartisipasi maupun mendapatkan fasilitasi hanya terbuka bagi organisasi tertentu. Semua harus memiliki peluang yang sama berdasarkan kriteria yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif," tegas Yusup.
Menyongsong Ekosistem Kepemudaan yang Inklusif dan Produktif
Melalui pelaksanaan uji publik ini, Pansus DPRD Majalengka optimistis pembahasan Raperda Kepemudaan akan menghasilkan produk hukum yang komprehensif dan aspiratif.
Kehadiran regulasi ini nantinya diharapkan mampu menjadi landasan kokoh bagi pemerintah daerah bersama KNPI dan seluruh elemen kepemudaan dalam membangun ekosistem pemuda yang sehat, inovatif, dan berdaya saing tinggi—demi mewujudkan visi besar pembangunan daerah menuju Majalengka Langkung Sae.
Reporter: Spd
Editor: Tim Redaksi RNO
