Therealnewsone.id_Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara – Pengungkapan dugaan keterlibatan lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam operasi penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Oboy, Kabupaten Bolaang Mongondow, harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan pertambangan ilegal yang lebih luas, bukan berhenti pada pekerja lapangan semata.
Salah satu pemerhati pertambangan yang juga sebagai pengurus Dpp Partai Gerindra "Rolandi Talib, pada media ini mengungkapkan, pengungkapan 5 WNA asal china di lokasi PETI Oboy harus bibongkar tuntas, pemerhati lingkungan 'aparat enegak Hukum Jangan Berhenti di Pekerja Lapangan Saja.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa kelima WNA tersebut sempat berada dalam penanganan Kantor Imigrasi Kotamobagu sebelum proses selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.
Karena itu, menurut Rolandi, proses penanganan perkara ini harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.
Dirinya mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, serta Mabes Polri melalui Satgas Gakkum untuk mengawal penanganan perkara ini hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik berhak mengetahui :
- Apa status hukum kelima WNA tersebut.
- Apa status keimigrasian mereka.
- Apa peran mereka dalam aktivitas di lokasi PETI Oboy.
- Siapa pihak yang mendatangkan, mempekerjakan, membiayai, maupun diduga mengendalikan aktivitas mereka.
Kasus ini juga perlu didalami karena lokasi yang disebut sebagai tempat aktivitas kelima WNA tersebut selama ini sering dikaitkan dengan dugaan operasi PT Xinfeng Gema Semesta, yang perkaranya menurut berbagai informasi telah memasuki tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun hingga kini belum diketahui perkembangan akhirnya secara terbuka.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang disebut berlangsung di kawasan yang diduga berada di dalam atau bersinggungan dengan wilayah izin usaha pertambangan milik PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), apabila memang terdapat bukti yang mengarah ke sana.
Apabila dalam penyidikan ditemukan adanya aliran dana hasil pertambangan ilegal, penggunaan perusahaan sebagai sarana, maupun transaksi keuangan yang diduga bertujuan menyamarkan asal-usul hasil kejahatan, maka aparat penegak hukum diharapkan turut mendalami kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain yang relevan, termasuk ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada operator alat berat atau pekerja lapangan. Yang lebih penting adalah mengungkap pihak yang diduga berperan sebagai pemodal, pengendali, koordinator, penyedia alat berat, hingga jaringan distribusi hasil tambang apabila memang terdapat bukti yang mendukung.
Publik juga meminta Kejaksaan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan perkara yang telah memasuki tahap SPDP agar tidak menimbulkan persepsi adanya ketidakpastian penegakan hukum.
Kasus ini menjadi ujian nyata komitmen negara dalam memberantas pertambangan ilegal, melindungi sumber daya alam Indonesia, menjaga kedaulatan negara, serta memastikan bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang terbukti melanggar hukum diproses secara adil sesuai peraturan perundang-undangan.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penanganan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Reporter: (Tim Investigasi)
RNO/RED
