THE REAL NEWS ONE - HIPPMA Sukabumi Laporkan Oknum Anggota DPRD Terkait Dugaan Penyimpangan Anggaran Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sukabumi (HIPPMA) melayangkan laporan resmi kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi terkait dugaan penyimpangan anggaran pada salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Laporan tersebut tertuang dalam surat bernomor 231/B/Sek/Hippma/09/2025 tertanggal 4 November 2025.
HIPPMA menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pengadaan kendaraan operasional pada tahun anggaran 2023-2024. Anggaran kegiatan tersebut disebut-sebut bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi, dengan nilai mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Dari hasil penelusuran di lapangan, ditemukan indikasi adanya selisih nilai pengadaan suku cadang alat berat antara dokumen pertanggungjawaban dinas dan keterangan pihak penyedia. Berdasarkan laporan keuangan, total belanja pemeliharaan mencapai lebih dari Rp200 juta, namun hasil konfirmasi kepada pihak bengkel menunjukkan nilai transaksi sebenarnya hanya sekitar Rp47 juta, sehingga terdapat selisih lebih dari Rp150 juta.
HIPPMA juga menyoroti proses pengadaan kendaraan operasional jenis dump truck yang dilaksanakan melalui sistem e-catalog. Dalam praktiknya, proses tersebut diduga tidak menggunakan mekanisme kompetisi harga sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta muncul dugaan adanya "cashback" atau sukses fee kepada pihak tertentu, termasuk oknum legislatif.
Ketua Umum HIPPMA Sukabumi, Rahman Abbizard Mushaf, berharap Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan serta potensi kerugian negara. "Jakarta, kami dari HIPPMA Sukabumi meminta Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi untuk menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
MENKS
